KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PENGGUNAAN NILAI HASH BERDASARKAN KUHAP JO UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

MUHAMMAD RIVALDI ZACHRI, 191000424 (2024) KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PENGGUNAAN NILAI HASH BERDASARKAN KUHAP JO UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (197kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (63kB) | Preview

Abstract

Keberadaan alat bukti elektronik yang sensitif terhadap perubahan dan mudah dimusnahkan membutuhkan metode khusus, seperti nilai hash, untuk menjaga integritasnya. Penelitian ini menyoroti kasus Bartholomeus Toto, yang menunjukkan bahwa metode nilai hash telah digunakan secara sah dalam persidangan untuk membuktikan keaslian data elektronik. Namun, ada kebutuhan untuk kejelasan lebih lanjut dalam regulasi (KUHAP jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE) untuk memastikan akurasi dan keandalan alat bukti digital. Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang mendasari penelitian ini, bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan hukum alat bukti digital forensik terkait penggunaan nilai hash, serta membahas implikasi hukum dan reformasi proses pidana terkait penggunaan alat bukti digital forensik. Dalam Penulisan ini skripsi ini Penulis menganalisis secara Yuridis-Kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan normatif. Pengupulan data dilakukan melalui sumber terkait, buku-buku, jurnal serta wawancara terhadap narasumber untuk memecahkan kasus ini. Dalam kasus eksekusi mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hash memainkan peran kunci dalam memastikan keaslian dan integritas barang bukti elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan validitas kepada informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. namun, adanya kekurangan dalam kerangka hukum bukti elektronik di Indonesia. dalam kasus Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, penggunaan metode hash pada DVD-R merek Verbatim membuktikan keaslian dan integritas barang bukti. namun, ketidakjelasan Pasal 30 UU ITE, regulasi penyitaan yang kurang rinci, dan kekurangan dalam aturan pemeriksaan surat elektronik menciptakan ketidakpastian hukum. Diperlukan klarifikasi dan revisi hukum untuk memastikan keotentikan nilai hash dalam digital forensik dan efektivitasnya dalam proses peradilan di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Digital, Alat Bukti Elektronik, Nilai Hash

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	01 Aug 2024 04:14
Last Modified:	01 Aug 2024 04:14
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69437

Actions (login required)

View Item