GHINA NABILA, 201000182 (2024) PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1 COVER.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
8 BAB I.pdf Download (179kB) | Preview |
|
|
Text
9 BAB II.pdf Download (197kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB) |
|
|
Text
11 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB) |
|
|
Text
12 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB) |
|
|
Text
13 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB) | Preview |
Abstract
Para penegak hukum hanya focus pada acara atau upaya pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Pekerja Migran, tanpa memperhatikan hak-hak dari Pekerja Migran Indonesia. Seakan-akan PMI atau Pekerja Migran tersebut tidak perlu untuk menuntut hak ganti rugi dan kelanjutan dari pekerjaan yang dijanjikan oleh para pelaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada tiga permasalahan yakni 1) Bagaimana pengaturan pekerja migran di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ? 2) Bagaimana pemenuhan hak pekerja migran ditinjau dari hukum pidana dan viktimologi ? dan 3) Bagaimana upaya agar hak-hak bagi pekerja migran di Indonesia terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif viktimologi ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi tentang peretasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normative, yakni pendekatan terhadap peraturan yang berlaku. Tahap penelitian yang digunakan adalah tahap kepustakaan dan tahap lapangan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Serta metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni menggambarkan fakta dan menghubungkannya dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah pengaturan pekerja migran di Indonesia hak, kewajiban dan perlindungan berupa perlindungan sebelum kerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemenuhan hak pekerja migran ditinjau dari hukum pidana adalah dengan menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku karena telah melanggar Pasal 263 KUHPidana dan memberikan hak yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, dalam perspektif viktimologi korban sudah mengalami viktimisasi dan dapat dikategorikan sebagai participating victim. Dan agar hak-hak bagi pekerja migran di Indonesia terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif viktimologi adalah dengan memberikan perlindungan terhadap PMI dalam beberapa tahapan yakni tahapan sebelum pekerja bekerja (pra penempatan) yang meliputi perlindungan administratif dan teknis, tahapan selama pekerja bekerja aat penempatan) berupa perlindungan fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, fasilitas pembinaan dan masih banyak lainnya, dan terakhir tahapan setelah pekerja selesai bekerja (purna penempatan) berupa fasilitas kepulangan pekerja, rehabilitasi sosial, dan masih banyak lainnya. Kata Kunci : Pekerja Migran, Pemalsuan, dan Viktimologi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 25 Jul 2024 04:27 |
| Last Modified: | 25 Jul 2024 04:27 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69377 |
Actions (login required)
 |
View Item |
