Puspitasari, Shinta (2024) JEJARING KEBIJAKAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
ABSTRAK - SHINTA PUSPITASARI 202010029.pdf Download (277kB) | Preview |
|
|
Text
COVER - SHINTA PUSPITASARI 202010029.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA - SHINTA PUSPITASARI 202010029.pdf Download (227kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR - SHINTA PUSPITASARI 202010029.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pengesahan - Shinta Puspitasari 2.pdf Download (376kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI - SHINTA PUSPITASARI 202010029.pdf Download (249kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I - SHINTA PUSPITASARI 202010029.pdf Download (294kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II - SHINTA PUSPITASARI 202010029.pdf Download (546kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengkaji tentang Jejaring Kebijakan Pengamanan Pembangunan Strategis Penataan Kawasan Kumuh Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berjalan kurang optimal. Permasalahan pada penelitian ini disebabkan oleh pola hubungan antar aktor jejaring yang belum memenuhi seluruh aspek jejaring kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan Jejaring Kebijakan yang diterapkan dalam penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jejaring kebijakan dari Waarden (1992) yang mencakup tujuh dimensi jejaring kebijakan yakni : Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, dan Strategi Aktor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendeketan kualitatif. Dengan mengambil informan yang melibatkan multi stakeholders, terdiri dari unsur Kejakasaan Tinggi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan kelompok penerima manfaat dari unsur masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya jejaring kebijakan pengamanan pembangunan strategis penataan kawasan kumuh belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan beberapa aktor, akibat perbedaan SOP yang membuat aturan tumpang tindih. Selain itu, adanya miskomunikasi antara pemerintah daerah menyebabkan sengketa dalam program ini. Pada pelaksanaan penataan kawasan kumuh terjadi keterlambatan waktu pengerjaan yang disebabkan oleh aktor swasta. Maka dari itu, peneliti menyarankan perlu adanya pengoptimalan peran seluruh aktor dalam menyelesaikan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Hal ini, dapat diatasi dengan pengkajian ulang alur koordinasi antara para aktor tanpa mementingkan kepentingannya sendiri sesuai dengan Adendum yang berlaku. Kata Kunci : Jejaring Kebijakan, Pengamanan Pembangunan Strategis, Penataan kawasan Kumuh
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2024 |
| Depositing User: | Drs Iwan Ridwan |
| Date Deposited: | 24 Jul 2024 02:45 |
| Last Modified: | 24 Jul 2024 02:45 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69373 |
Actions (login required)
 |
View Item |
