JEJARING KEBIJAKAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS REVITALISASI ALUN-ALUN KAB. SUBANG PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Putri, Sintia Dwia (2024) JEJARING KEBIJAKAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS REVITALISASI ALUN-ALUN KAB. SUBANG PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (178kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (308kB) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (228kB) | Preview
[img]
Preview
Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (323kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (221kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (609kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (647kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (440kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berdasarkan pengamatan pada Jejaring Kebijakan Pengamanan Pembangunan Strategis Revitalisasi Alun-Alun Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Permasalahan pada penelitian ini adalah pola hubungan yang belum sesuai dengan belum sepenuhnya memenuhi aspek yang sesuai dengan konsep jejaring kebijakan sehingga pencapaian tujuan dari program ini belum efektif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Jejaring Kebijakan yang diterapkan dalam program Revitalisasi Alun-alun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jejaring kebijakan dari Waarden (1992) yang mencakup tujuh dimensi jejaring kebijakan yakni: Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, dan Strategi Aktor. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Revitalisasi Alun-alun ini merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan tata kota yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa jejaring kebijakan pengamanan Pembangunan strategis revitalisasi alun-alun kurang optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan revitalisasi alun-alun yang tidak memiliki petunjuk pelaksana yang formal, oleh sebab itu masing-masing dari aktor tersebut memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tersendiri, sehingga koordinasinya kurang optimal. Dalam pelaksanaan revitalisasi alun-alun ini mengalami perlambatan pada awal pelaksanaanya,dikarenakan kurangnya koordinasi kepada PKL. Selain itu peran masing-masing dari para aktor membuat pola hubungan yang terjalin belum terarah. Maka dari itu peneliti menyarankan seluruh aktor yang terlibat berfokus pada pencapaian tujuan program ini, tidak hanya kepentingan dari masing-masing aktor saja. Hal seperti ini dapat diatasi salah satunya dengan koordinasi yang baik serta terbuka pada setiap pendapat kritik dan saran yang diajukan oleh setiap aktor Kata Kunci : Jejaring Kebijakan ; Pengamanan Pembangunan Strategis ; Revitalisasi alun-alun

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2024
Depositing User: Drs Iwan Ridwan
Date Deposited: 09 Jul 2024 03:53
Last Modified: 09 Jul 2024 03:53
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69259

Actions (login required)

View Item View Item