PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DE ROGAT LEGI GENERALIS PADA PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP INDONESIA

Lumbato, Elen (2024) PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DE ROGAT LEGI GENERALIS PADA PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text 208040018_Elen Lumbato_MIH Jurnal - Copy.docx Download (41kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memuat beberapa pasal yang berbeda antara ketentuan umum pada KUHP 2023 dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai badan hukum, dengan menganalisis kasus dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto. Hal ini mempengaruhi penerapan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dalam kasus tindak pidana korupsi juga efektivitas asas jika pasal tindak pidana korporasi pada KUHP 2023 diterapkan dan berpengaruh pada penegakkan hukum di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian salah satunya adalah penafsiran sistematis dengan interpretasi gramatikal. Kesimpulan eksistensi asas Lex Specialis Derogat Legi Generali tentunya menjadi kabur karena terdapat pasal yang saling bertentangan dalam tindak pidana korupsi baik yang telah diatur dalam UU PTPK maupun KUHP baru. Walaupun maksud dari UU Nomor 1 tahun 2023 adalah untuk melengkapi beberapa peraturan yang belum diatur dalam UU PTPK. Penerapan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali pun menjadi tidak efektif karena kerancuan aturan sehingga berdampak pada penegakkan hukum. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, KUHP tahun 2023, Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	28 Jun 2024 02:15
Last Modified:	28 Jun 2024 02:15
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69197

Actions (login required)

View Item