TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANYA DAN TIDAK DISAHKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Fermana, Dian (2024) TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANYA DAN TIDAK DISAHKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img] Text
JURNAL DIAN PERMANA.docx

Download (96kB)
[img]
Preview
Text
Tesis Dian Fermana MH (1).pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Direksi adalah sebagai wakil atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, masa jabatan seorang direksi memang tidak diatur secara detail mengenai periode jabatannya, namun diangkat untuk jangka waktu tertentu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akibat hukum bagi Direksi yang tidak disahkan melalui RUPS dapat menimbulkan konsekuensi bagi Perusahaan dan pertanggungjawaban secara pribadi pada Direksi bilamana dalam menjalankan kegiatan bisnis ataupun operasional terdapat kerugiaan terhadap Perusahaan dan Pemegang Saham tidak menyetujui perbuatan hukum yang telah dilakukan mengakibatkan kerugian Perusahaan dimaksud. Pada tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisa masalah-masalah dari hukum positif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Pendekatan ini bertujuan melihat objek permasalahan mengenai tanggung jawab Direksi anak Perusahaan BUMN yang tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan bagaimana upaya peneyelesaian Direksi yang telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasional tanpa mendapatkan pengesahahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang belum disahkan oleh RUPS, maka diperlukan persetujuan dari pemegang saham mengenai perbuatan hukum Direksi yang telah dilakukan sejak masa jabatannya berakhir sampai dengan diangkatnya pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia, hal ini agar baik Perseroan maupun Direksi mempunyai kepastian hukum dan perbuatan yang sudah dilakukan mejadi sah atas nama Perseroan. Kata Kunci : Direksi, Tanggung Jawab Hukum dan Rapat Umum Pemegang Saham

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2024
Depositing User: Mr soeryana soeryana
Date Deposited: 18 May 2024 03:56
Last Modified: 01 Jul 2024 04:26
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69002

Actions (login required)

View Item View Item