KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Utama, Aditya Sumardi (2024) KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (72kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73kB)
	Text BAB II.pdf Download (287kB)
	Text Cover.pdf Download (39kB)
	Text BAB I.pdf Download (229kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (53kB)
	Text PERSETUJUAN.pdf Download (26kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia selama kurun waktu 2014-2019. Kebijakan luar negeri ini dijalankan akibat illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia memberikan dampak kerugian bagi kepentingan nasional Indonesia. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, konsep illegal fishing, serta konsep extra ordinary crime. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif; teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2014 hingga 2019 kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi illegal fishing oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia dijalankan atas dasar kepemimpinan rezim Presiden Jokowidodo dengan memfungsikan posisinya sebagai pembuat kebijakan lewat perannya sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kebijakan selanjutnya dijalankan melalui nation state level, dengan menggerakan berbagai institusi/kementrian yang ada, di antaranya ialah angkatan bersenjata khususnya (TNI-AL), Polri, dan institusi lainnya. Kebijakan yang terakhir adalah dalam konteks systematic level; para stakeholder Indonesia berupaya menangani illegal fishing melalui forum/konsorsium internasional yaitu The World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dunia sehingga dapat menjadi diplomasi dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Kata kunci :Ilegal Fishing, Hubungan Bilateral

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2024
Depositing User:	Drs Iwan Ridwan
Date Deposited:	26 Apr 2024 07:14
Last Modified:	26 Apr 2024 07:14
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68943

Actions (login required)

View Item