Regional Health System Policy Formulation Model in Majalengka District

heriyani, Ida and Heru Purwanto, Bambang and Mulyana, Yaya (2024) Regional Health System Policy Formulation Model in Majalengka District. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text ABSTRAK IDA HERIYANI.doc Download (50kB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu memiliki acuan dan pedoman dalam pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah melalui Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri melalui interview, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan triangulasi, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses formulasi kebijakan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka belum efektif dinilai dari tujuh tahapan yaitu : 1) Pengkajian Persoalan; 2) Penentuan tujuan; 3) Perumusan Alternatif; 4) Penyusunan Model; 5) Penentuan kriteria; 6) Penilaian Alternatif; 7) Perumusan Rekomendasi. Realitanya proses formulasi kebijakan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari tahapan : pertama : Perencanaan yang mencakup pengkajian persoalan, penentuan tujuan dan perumusan alternatif; kedua : Penyusunan yang mencakup penyusunan model yaitu penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal; ketiga : Pembahasan yang mencakup penentuan kriteria dan penilaian alternatif dan keempat Penetapan yang mencakup perumusan rekomendasi. Faktor penyebab belum efektifnya formulasi proses formulasi kebijakan Sistem Kesehatan Daerah di Kabupaten Majalengka: 1) Pengkajian Persoalan : hanya memperhatikan aspek kepentingan kebijakan nasional, kebijakan provinsi, sedangkan rumusan hubungan sebab akibat dari persoalan tersebut tidak dikaji secara mendalam; 2) Penentuan tujuan : masih memproritaskan tujuan nasional, sedangkan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah dan masyarakat belum terakomodir secara tegas dan jelas; 3) Perumusan Alternatif : hanya mengacu kepada Perpres 72/2012; 4) Penyusunan Model : kolaborasi kebijakan daerah belum nampak dan hubungan kausal belum terungkap secara jelas; 5) Penentuan kriteria : menggunakan komitmen-komitmen yang sudah ditetapkan oleh WHO dan nasional; 6) Penilaian Alternatif : mengacu kepada skala prioritas hasil kajian dari naskah akademik); 7) Perumusan Rekomendasi : berlandaskan sistem kesehatan nasional yang diturunkan ke daerah. Model formulasi kebijakan Sistem Kesehatan Daerah di Kabupaten Majalengka adalah Model Rasional Komprehensif. Pemerintah Kabupaten Majalengka dan jajarannya agar memberikan perhatian yang serius terhadap interkoneksi antar berbagai lembaga, kelompok, masyarakat termasuk individu sehingga formulasi kebijakan SKD yang dihasilkan memberikan ruang-ruang peran serta hubungan yang benar-benar jelas dan produktif, mengoptimalkan peran dinas/instansi pemerintah di luar bidang kesehatan dalam pembuatan regulasi non kesehatan yang terkait erat dengan bidang kesehatan, melibatkan berbagai pihak dan atau program dari sektor swasta termasuk dukungan pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Kata Kunci : Model, Formulasi Kebijakan, SKD

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	18 Mar 2024 05:02
Last Modified:	18 Mar 2024 05:03
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68202

Actions (login required)

View Item