Faulin Hasna Dalilah, 191000193 (2024) KEDUDUKAN HUKUM AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LAPANGAN UPACARA MEKARSARI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (115kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (242kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (323kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (213kB) | Preview |
Abstract
Sengketa tanah terjadi karena adanya klaim yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak dengan adanya ajuan penuntutan hak atas tanah, status tanah dan kepemilikannya. Pada saat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membeli tanah kepada Iwan setiawan ternyata ada permasalahan, dimana salah satunya ada warga Masyarakat yang mengaku bahwa tanahnya belum dibebaskan atau belum dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang akan dibahas yaitu Kedudukan Hukum Akta Pembagian Hak Bersama bagi ahli waris dalam penyelesaian sengketa Lapangan Upacara Mekarsari Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kendala dalam penerapan Akta Pembagian Hak Bersama oleh ahli waris terkait sengketa peralihan tanah Lapangan Upacara Mekarsari melawan Pemerintah Daerah kabupaten Bandung Barat dan penyelesaian sengketa kepemilikan ahli waris atas sebagian tanah lapangan upacara Mekarsari berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala tertentu dan Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan,teori,konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dan lapangan. Kedudukan Akta Pembagian Hak Bersama belum dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh ahli waris, oleh karenanya memiliki status kepemilikan harus didukung berdasarkan Pasal 1068 dan 1870 KUH Perdata Junto Pasal 165 HIR. alas hak kepemilikan tanah yang berasal dari tanah Pewaris dari Eem Sudiadisastra yaitu berupa Letter C yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. kendala di dalam pelaksanaan Akta Pembagian Hak Bersama yang dimiliki oleh Judi Rahayu, yaitu nama Pewaris tertera H. Eem Soedia sedangkan dalam dalil gugatannya nama Ayah Penggugat adalah Eem Sudiadisastra dan adanya ketidak konsistenan menyebut lokasi tanah objek sengketa mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentang kepemilikan objek tanah. Selanjutnya pihak ahli waris dapat mengajukan upaya hukum gugatan baru berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Peraturan lainnya. dengan terlebih dahulu memperbaiki alat bukti yang tidak konsisten atau keterangan dari pihak berwenang. Kata Kunci : APHB, Penyelesaian Sengketa, UUPA
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 08 Mar 2024 07:31 |
| Last Modified: | 08 Mar 2024 07:31 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68154 |
Actions (login required)
 |
View Item |
