KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Elsa Novitri, 191000519 (2024) KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (534kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB) | Preview

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini mengakibatkan Indonesia akan mengedapankan penyelesaian permasalahan dalam hal apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang sebelumnya disebutkan bahwa mayoritas dalam kelompok masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan, berlaku pula pada penerapan hukum khususnya di Indonesia. Jika dilihat dari produknya dapat kita lihat diantara lain lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. Metode penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan suatu peraturan perundang undangan yang berlaku lalu memiliki keterkaitan dengan teori-teori hukum dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Untuk data yang digunakan yaitu data primer berupa data lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Pada tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu inventaris, klasifikasi, dan analisis data yang ada. Hasil dari penelitian yang telah penulis analisis menunjukan kesimpulan bahwa, Ketentuan pembiayaan Pada pokoknya harus memperhatikan prosedur pembiayaan yang sehat dengan mengikuti seluruh aturan sistem dan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya menentukan batas-batas pemberian kredit dan jumlah modal bank yang dalam hal ini disebut BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), kemudian setiap proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang ditentukan oleh bank, maka persetujuan tersebut harus disepakati oleh nasabah pemohon pembiayaan, baru kemudian dibuat akad pembiayaan secara tertulis. Kata Kunci: Jamninan, pembiayaan, perjanjia, kreditur, debitur

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	08 Mar 2024 07:26
Last Modified:	08 Mar 2024 07:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68153

Actions (login required)

View Item