WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG NO. 25 TAHUN 2017 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN

Muhammad Raul Dimas Nugroho, 181000319 (2024) WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG NO. 25 TAHUN 2017 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (273kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB) | Preview

Abstract

Kemiskinan merupakan problematika kompleks yang dialami olehseluruh Pemerintahan yang ada saat ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu bentuk penanggulangan dalam penyelesaiannya sebagai bentuk solusi penanganan kemiskinan bagi masyarakat. Dalam skripsi ini permasalahan yang dikemukakan yakni Dampak yang ditimbulkan dari penanggulangan kemiskinan yangdilakukan oleh pemerintah KabupatenBandung, Upaya yang dapat di lakukanpemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan kemiskinan, dan Cara menyalurkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung kepada penerima manfaat untuk menanggulangi kemiskinan dimana keseluruhan permasalah tersebut akan dikaitkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun2017 tentang pusat kesejahteraansosial dan penanganan kemiskinan. Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang berarti ketentuan yang berlaku akan dikaitkan dengan teori-teori hukum terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normative yang memiliki arti bahwa pendekatan mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tahap penelitian mencakup penelitian kepustakaan dengan tiga bahan hukum yang digunakan, seperti: primer, sekunder dan tersier yang berkorelasi serta relevan dengan penelitian ini. Serta Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini mengenai Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Terhadap dampak yang ditimbulkan ialah dengan hadirnya lembaga PUSKESOS yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dampak yang dihasilkan dapat dikatakan berhasil memberikan dampak yang baik karena angka kemiskinan dalam 5 tahun terakhir di Desa Nagreg bisa dikendalikan (tidak melambung tinggi) dan kembali menurun, terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk suatu Lembaga yang berkedudukan membantu masyarakat miskin yakni PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial), serta mengenai cara menyalurkan bantuan dari pemerintah dengan cara melakukan registrasi-menyerahkan surat pengaduan kepada petugas PUSKESOS-setelah surat pengaduan dinyatakan sudah sesuai-proses pemberian bantuan layanan PUSKESOS akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan cara dilakukannya penempatan serta pengawasan sesuai dengan standar operasional PUSKESOS oleh petugas. Kata Kunci: Wewenang Pemerintah Daerah, Penanggulangan, Kemiskinan.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	05 Mar 2024 07:30
Last Modified:	05 Mar 2024 07:30
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68137

Actions (login required)

View Item