PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN BINARY OPTION YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Johanes Patrick Devara, 181000525 (2024) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN BINARY OPTION YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (98kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F. BAB 1.pdf

Download (252kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB 2.pdf

Download (258kB) | Preview
[img] Text
H. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (202kB)
[img] Text
I. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (208kB)
[img] Text
J. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (182kB)
[img]
Preview
Text
K. FAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (201kB) | Preview

Abstract

Binary Option adalah item yang umumnya baru di dunia keuangan. Binary Option, juga dikenal sebagai opsi digital atau opsi pengembalian tetap, pada dasarnya adalah derivatif yang nilainya didasarkan pada nilai aset referensi seperti emas atau mata uang asing Aplikasi Binary Option yang saat ini digunakan di Indonesia adalah ilegal. Bappebti sebagai regulator perdagangan berjangka tidak dapat membantu nasabah dalam menengahi perselisihan antara nasabah dengan penyedia. Pusat pelaporan dan analisis PPATK menemukan sejumlah transaksi yang terlibat dengan penggunaan instrument opsi biner yang melanggar hukum untuk perdagangan komoditas. Metode penelitian ini menggunakan spesifikasi Adalah Deskriptif-analitis, yaitu uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum yang terkait dengan persoalan dan praktik hukum positif yang menangani masalah tersebut dan dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan metode Yuridis..Normatif. Yuridis Normatif adalah dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, maka pendekatan yang dilakukan didasarkan pada bahan hukum primer Data yang dikumpulkan atau diterima oleh penulis penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis-Kualitatif, yaitu penelitian dengan cara memberikan data deskriptifanalitis, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan benar-benar diteliti dan diselidiki secara keseluruhan, tanpa rumus matematika. Keabsahan Binary Option sebagai alat investasi di Indonesia dapat dikualifikasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Binary Option tidak dianggap sah oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk dipertimbangkan sebagai transaksi, tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap komoditas dan Kegiatan opsi Binary Option yang terjadi pada Negara Indonesia ini merupakan suatu hal yang illegal. Perlindungan Hukum terhadap korban Binary Option belum menemukan titik terang dikarenakan jenis baru dan belum ada Undang-Undang yang menjerat Pasal Binary Option. Kata Kunci : Binary Option, Sanksi , Perlindungan Konsumen

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User: Mr Hadiana -
Date Deposited: 23 Feb 2024 07:10
Last Modified: 23 Feb 2024 07:10
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68060

Actions (login required)

View Item View Item