Martianus Ginting, 181000418 (2024) PERAN KEPALA DESA DALAM MENANGANI PERKARA MASALAH HAK ATAS TANAH ULAYAT DI DESA KACINAMBUN KABUPATEN KARO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (213kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (190kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) | Preview |
Abstract
Jenis tanah masyarakat hukum desa dibatasi oleh peraturan negara yang berkaitan dengan tanah masyarakat hukum desa. Aturan ini menekankan pada pertimbangan hukum. Status tanah masyarakat hukum desa harus diatur dengan peraturan daerah. Aturan seperti itu sangat merugikan masyarakat desa. Hal ini berdampak pada pembangunan PT BUK (Bibit Unggul Karobiotik) yang tidak disetujui oleh masyarakat desa Kacinambun dikarenakan tanah tersebut dianggap sebagai tanah ulayat secara Turun temurun oleh masyarakat desa Kacinambun. Maka, masyarakat desa Kacinambun menuntut PT BUK (Bibit Unggul Karobiotek) untuk pengembalian hak atas tanah ulayat kepada masyarakat desa Kacinambun. Tentunya dibutuhkan peran Kepala Desa dalam menangani masalah yang terjadi di Desa Kacinamun. Sebab hal ini akan merusak tatanan adat yang sering berujung kepada pengingkaran terhadap nilai dan norma yang disepakati bahkan dihayati secara turun temurun. Penelitian ini mengangkat perihal Bagaimana kedudukan hukum tanah ulayat dalam Hukum Positif di Indonesia, proses penyelesaian perkara hak atas tanah ulayat di desa kacinambun dan wujud penyelesaian perkara hak atas tanah ulayat di desa kacinambun. Permasalahan tersebut di atas dianalisis dengan menggunakan metode penelitian melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pendekatan adalah yuridis normatif , tahapan penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan sebagai penunjang adalah menggunakan data primer yaitu studi lapangan yang berupa wawancara, data yang didapat dianalisis secara yuridis kualitatif.. Berdasarkan hasil analisis dan kesirnpulan, rnaka penulis rnenyirnpulkan bahwa Kepala Desa hanya bertindak sebagai mediator yang baik untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Kacinambun. Dimana sebagai Kepala Desa harus langsung turun tangan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih luas lagi antar pihak yang bersengketa. problematika yang terjadi membuat Kepala Desa mengusulkan dilakukan runggu atau musyawarah untuk mendapatkan informasi yang detail dan jelas dari masyarakat. Serta melakukan mediasi kepada Bupati Karo dan melaporkannya ke pengadilan tinggi Kabanjahe hingga gugatan perdata no:29/pdt.G/2022/Pn KBJ tanggal 21 Maret 2022 dalam proses Persidangan. Kata Kunci : Ulayat, Kepala Desa, Sengketa, Kacinambun.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 19 Jan 2024 07:18 |
| Last Modified: | 19 Jan 2024 07:18 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67734 |
Actions (login required)
 |
View Item |
