Riyan Abdul Aziz, 191000262 (2024) PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM SANKSI PIDANA BAGI TERPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PID.SUS/2021/PN.BGR). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (130kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (163kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB) |
|
|
Text
L. BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) |
|
|
Text
M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB) | Preview |
Abstract
Pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Bogor dengan Nomor 215/PID.SUS/2021/PN.BGR tentang Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman atas nama Terdakwa I. Alief Nursyamsu Als Ohang Bin Darmudo Alinurdin (Alm) dan Terdakwa II. A. Saepudin Als Aep Bin Rowi, Hakim telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Pada perkara tersebut Terdakwa I. Alief Nursyamsu Als Ohang Bin Darmudo Alinurdin (Alm) dan Terdakwa II. A. Saepudin Als Aep Bin Rowi didakwa dengan Dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang kedua dengan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,Identifikasi Fakta Hukum : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan pengadilan nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Bgr?, Bagaimana kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana dikaitkan dengan putusan pengadilan nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Bgr?,Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Bgr sudah tepat jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Alat analisis dalam studi kasus ini menggunakan Metode Interprestasi Gramatikal merupakan interprestasi menurut bahasa, yaitu penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang – undang dengan menguraikannya menurut bahasa , susunan kata atau bunyinya dan Metode Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang – undang sebagai bagian dari keseleuruhan sistem perundang – undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang – undang lain. Berdasarkan penelaahan dan kajian diperoleh kesimpulan bahwa (1) Kekurangan dan kekeliruan dalam pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan Nomor 215/Pid.sus/2021/PN.Bgr tidak ada lampiran tentang uji test urine untuk memastikan bahwa terdakwa I atau Terdakwa II terbukti menggunakan Narkotika. (2) Kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana putusan pengadilan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Bgr dimana hakim bebas untuk menjatuhkan pidana 1 tahun sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(3) Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN BGR Hakim tidak tepat memberikan putusan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sanksi 1 tahun penjara, tetapi seharusnya hakim menerapkan Pasal 127 ayat (1) Huruf a yang dimana Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Sanksi Pidana, Narkotika
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 16 Jan 2024 07:34 |
| Last Modified: | 16 Jan 2024 07:35 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67702 |
Actions (login required)
 |
View Item |
