PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA BANJAR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DPRD KOTA BANJAR.

Alviansyah Dwiputra, 161000234 (2023) PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA BANJAR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DPRD KOTA BANJAR. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (255kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB1.pdf

Download (358kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB2.pdf

Download (474kB) | Preview
[img] Text
BAB3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (431kB)
[img] Text
BAB4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (334kB)
[img] Text
BAB5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (209kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (213kB) | Preview

Abstract

Peraturan Walikota tersebut tidak bermaksud melarang masyarakat untuk merokok, hanya saja menertibkan masyarakat hendaknya tidak menghisap rokok di mana saja dengan sewenang-wenang.. Ketika sedang berdiam di tempat umum atau tempat kerja yang termasuk di tempat kawasan tanpa rokok maka orang tersebut boleh membakar rokok tetapi harus di tempat khusus merokok yang sudah difasilitasi dengan penyediaan tempat-tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pengawasan Terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar, mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kendala-kendala yang timbul dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar dan mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penilitian ini adalah pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kota Banjar bahwa pelaksanaan penyediaan tempat khusus untuk merokok (Smoking Area) di area tempat kerja itu tidak boleh di adakan di area dalam tempat kerja tersebut. Kendala yang timbul dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kota Banjar antara lain karena para pengunjung DPRD Kota Banjar yang mengabaikan aturan atau tulisan tentang petunjuk larangan merokok, yang sudah terpampang jelas baik di Kawasan tempat kerja tersebut. Upaya yang dilakukan dalam implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kota Banjar dengan pemasangan stiker dan papan pengumuman di lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok melakukan sosiaslisasi antara lain dengan memperbanyak tanda, petunjuk, peringatan dan larangan merokok dengan inovasi kekinian dan penyediaan media cetak dengan menempelkan banner atau spanduk di setiap dinding tentang larangan untuk merokok sehingga akan meminimalisir para pengunjung yang merokok. Kata Kunci : Pengawasan, Kawasan, dan Rokok.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User: Mr Hadiana -
Date Deposited: 08 Jan 2024 03:32
Last Modified: 08 Jan 2024 03:32
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67686

Actions (login required)

View Item View Item