Hersusetiokartiko, Ceno (2023) DAMPAK PENEGAKAN PIDANA PENJARA TERHADAP BEBAN ANGGARAN NEGARA PADA PROGRAM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Ceno Hersusetiokartiko_cover.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text
Artikel Ceno.pdf Download (743kB) | Preview |
|
|
Text
Disertasi Ceno Hersusetiokartiko DIH.pdf Download (7MB) | Preview |
Abstract
Keberadaan pemenjaraan ketika dihubungkan dengan anggaran negara adalah dikelolanya narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan penggunaan anggaran negara. Banyaknya narapidana di lembaga pemasyarakatan akan menjadikan besarnya pula anggaran yang dikeluarkan. Hal ini mendorong adanya skema pemidanaan yang baru yang dapat menekan besarnya anggaran negara, mengingat pemenjaraan sendiri tidak sepenuhnya berhasil dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: bagaimana pengelolaan anggaran negara dihubungkan dengan penegakan pidana penjara pada program pembinaan pemasyarakatan?, serta bagaimana konsep penegakan pidana penjara dalam program pembinaan pemasyarakatan di Indonesia dihubungkan dengan keberadaan pembaharuan hukum pidana? Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik, Penelitian hukum normatif tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang tertindas oleh kebijakan hukum, dimana penelitian-penelitian tersebut memiliki kecenderungan memihak kepada kepentingan yang berkuasa, karena penelitian-penelitian tersebut hanya membahas aturan, asas dan prinsip serta keterkaitan mekanis angka-ana ang kaku, tidak melakukan aksi perubahan atau pemberdayaan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Pengelolaan anggaran negara dihubungkan dengan penegakan pidana penjara pada program pembinaan pemasyarakatan adalah dengan menerapkan good governance dalam pengelolaan anggaran Lembaga pemasyarakatan dengan memperhatian penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparancy), keadilan (equity) dan akuntabilitas (accountability). Hal tersebut haruslah bersesuaian dengan pola pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Keadaan ketika terjadi residivis atau bahkan dalam lembaga pemasyarakatan terjadi tindak pidana, dapat dikatakan bahwa produktifitas pemenjaraan tidak ada. Hal tersebut mengarah pada “sia-sianya”nya anggaran yang besar dalam pengelolaaan lembaga pemasyarakatan. Konsep penegakan pidana penjara dalam program pembinaan pemasyarakatan di Indonesia dihubungkan dengan keberadaan pembaharuan hukum pidana adalah dengan penerapan Pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Namun demikian, perlu diperhatikan kendala pelaksanaan kerja sosial mengingat dapat saja narapidana yang sedang melakukan kerja sosial tidak diterima masyarakat atau bahkan merugikan lingkungan tempat narapidana tersebut melakukan kerja sosial. Kata Kunci: Pidana, Pemenjaraan, Anggaran
| Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr SOER - |
| Date Deposited: | 13 Dec 2023 04:49 |
| Last Modified: | 09 Jan 2024 04:30 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67600 |
Actions (login required)
 |
View Item |
