Mochamad Delizal Fajar Ramadhan, 191000095 (2023) PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN KECELAKAAN AKIBAT PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI JALAN LEBAKWANGI KECAMATAN ARJASARI BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (150kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (103kB) | Preview |
|
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB) |
||
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) |
||
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB) |
||
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKApdf.pdf Download (163kB) | Preview |
Abstract
Alat Pengendali Kecepatan atau yang biasa disebut dengan polisi tidur adalah salah satu alat rekayasa lalu lintas yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan berkendara di suatu ruas jalan, terutama pada jalan lokal atau jalan kabupaten guna untuk melindungi para pejalan kaki, pengendara sepeda, orang lanjut usia, dan anak-anak. Akan tetapi ada banyak sekali rupa bentuk yang dibuat oleh masyarakat sehingga Alat Pengendali Kecepatan ini tidak nyaman untuk dilintasi oleh para pengguna kendaraan, selain itu, akibat dari pembuatan polisi tidur itu berpotensi menyebabkan kecelakaan. Permasalahan yaitu (1) Apakah pemasangan alat pembatas kecepatan di Jl. Lebakwangi sudah sesuai dengan aturan atau kualifikasi yang ditentukan oleh aturan yang berlaku, (2) Bagaimana cara mengajukan pelaporan atas pembangunan pembatas kecepatan tidak sesuai dengan aturan tersebut, (3) Bagaimana perlindungan terhadap pengguna jalan lebakwangi yang diakibatkan dari adanya pemasangan pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu interpretasi hukum dengan proses pentafsiran makna dan tertuju kepada aturan yang diatur serta ditetapkan dalam undang-undang dengan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi autentik, dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peraturan dan regulasi terkait Alat Pembatas Kecepatan adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dalam hal ini, Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan menjadi acuan utama dalam mengatur penggunaan dan spesifikasi Alat Pembatas Kecepatan. Sebagaimana pengaturan ketentuan penyelenggaraan jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari pelaksanaan tersebut masyarakat bisa mengetahui siapa yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat). Apabila kecelakaan tersebut terjadi di jalan desa, maka masyarakat gugat pemerintah daerah jika penyelenggara pembuatan polisi tidur tersebut adalah perangkat pemerintah daerah tersebut karena sebab tidak bisa mengelola dan merawat fasilitas jalan yang ada di masyarakat sekitarnya. Dinas Perhubungan dan Satpol PP tidak melakukan tindakan penertiban dengan tegas sehingga jumlah polisi tidur di jalan-jalan lingkungan atau perkampungan semakin meningkat. Tindakan masyarakat memasang polisi tidur bukanlah suatu kesalahan karena bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan pengendara yang berkecepatan tinggi. Ada kesenjangan antara tujuan dari Perda Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah melalui Perda tersebut mempunyai tujuan ingin mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kata Kunci : Pendapat Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan, Alat Pengendali Kecepatan.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 07 Nov 2023 06:26 |
Last Modified: | 07 Nov 2023 06:26 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67404 |
Actions (login required)
View Item |