Moch Alfarizi, 171000304 (2023) KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGENAAN TARIF INSENTIF PAJAK SAAT PANDEMI CORONA TERHADAP PEKERJA DENGAN PENGHASILAN DI BAWAH RP 5.000.000, 00 (LIMA JUTA RUPIAH). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (21kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (261kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (245kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB) | Preview |
Abstract
Akibat pandemi sektor perkonomian menjadi merosot hal ini berdampak terhadap warga Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan guna meringkan beban pajak dengan cara pemberian insentif pajak yang akan mengurangi pendapatan negara sebesar Rp 31.000.000.000.000 (tiga puluh satu triliun rupiah). Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu:1) Bagaimana dampak pemberian insentif pajak terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19? 2) Bagaimana upaya penerapan kebijakan pemberian insentif pajak dari Pemerintah terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19 ? 3) Faktor- faktor apakah yang menjadi penunjang pemberian insentif pajak dari Pemerintah terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19? Metode Penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, normanorma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Dampak pemberian Insentif pajak tidak mempunyai dampak yang singnifikan beperngaruh terhadap para pekerja yang mempunyai gaji dibawah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) karena kurang nya faktor sosisalisasi tentang kebijakan insentif pajak ini, selain itu kebijakan insentif ini ditujukan untuk karyawan namun pada kenyataannya insentif ini tidak bisa menyelamatkan karyawan dari PHK para pelaku usaha yang terkena dampak dari covid-19, namun langkah ini adalah langkah yang tepat untuk sedikit membantu para pekerja yang lolos dari PHK dan pelaku usaha yang bisa bertahan dimasa pademi. Upaya pemerintah penerapan insentif pajak terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19 adalah pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) mempunyai persyaratan khusus mengenai kategori usaha tertentu dan batasan besaran gaji maksimum para pekerja yakni Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setahun yang berhak mendapatkan insentif dan diarur dalam Peraturan Menteri keuangan diantaranya Nomor 23/PMK.03/2020, Nomor 44/PMK.03/2020, Nomor 86/PMK.03/2020. Faktor yang menjadi penunjang pemberian insentif pajak dari Pemerintah terhadap pekerja dengan pendapatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di masa Pandemi Covid 19 adalah mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020. Kebijakan insentif pajak bertujuan untuk menjaga bisnis tetap dapat berjalan, mempertahankan kesempatan kerja yang tersedia, dan menjaga pendapatan rumah tangga. Kata Kunci: Insentif Pajak, Pekerja, dan Covid 19.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 03 Nov 2023 00:59 |
| Last Modified: | 03 Nov 2023 00:59 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67375 |
Actions (login required)
 |
View Item |
