Muhammad Rivaldianto, 191000070 (2023) AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN MENDAFTARKAN STATUS TANAH TERHADAP KEPASTIAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (26kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (168kB) | Preview |
|
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB) |
||
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB) |
||
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB) |
||
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini mengkaji fenomena keterlambatan dalam pendaftaran sertipikat tanah setelah dilakukannya transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah. Fenomena ini mengacu pada situasi di mana pemilik atau pihak yang memiliki hak atas tanah belum melakukan pendaftaran resmi sertipikat tanah setelah Akta Jual Beli (AJB) dilakukan. Keterlambatan ini dapat berdampak pada kepastian hukum dan status kepemilikan tanah. Meskipun transaksi telah terjadi melalui AJB, tanah tersebut belum memiliki sertipikat resmi yang tercatat dalam sistem pendaftaran tanah yang diakui oleh hukum. Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Metode pendekatan yang digunakan penelitian normatif ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang di teliti. Kesimpulan dari skripsi ini ini didasarkan pada aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pendaftaran sertipikat tanah, termasuk kurangnya pemahaman, ketakutan akan biaya yang mahal, dan kesadaran akan pentingnya sertipikat tanah, ini tidak sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak hukum yang timbul akibat keterlambatan yaitu tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum ini disebutkan didalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24, ketidakmampuan untuk menggunakan tanah sebagai jaminan atau untuk transaksi lainnya. Skripsi ini juga membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Penulis juga menyoroti pentingnya pendaftaran cepat untuk melindungi hak pemilik tanah dan menghindari kemungkinan sengketa atau hambatan dalam transaksi berikutnya. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah, seperti pendaftaran cepat dan edukasi untuk mendapatkan kesadaran juga dibahas dalam skripsi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ini merupakan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak pemilik dan mencegah risiko hukum yang mungkin timbul. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran sertipikat tanah setelah transaksi jual beli. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan agar pemilik tanah dan pihak yang terlibat dalam transaksi segera melakukan pendaftaran sertipikat tanah setelah AJB dilakukan, untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak kepemilikan tanah. Kata kunci : Akta Jual Beli, Biaya Pendaftaran, Dampak Keuangan, Hak Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 30 Oct 2023 07:17 |
Last Modified: | 30 Oct 2023 07:17 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67301 |
Actions (login required)
View Item |