PENANGGULANGAN KEJAHATAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Nabila Djuliana Suria Subrata, 181000316 (2023) PENANGGULANGAN KEJAHATAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text COVER.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (222kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana gratifikasi atau pungutan tidak sah merupakan kejahatan di lingkungan pelayanan publik. Gratifikasi atau pungutan tidak sah merupakan salah satu kejahatan dalam tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penanggulangan kejahatan yang tepat dalam tindak pidana gratifikasi atau pungutan tidak sah masih belum sepenuhnya terlaksanakan, pelayanan publik menyebabkan masyarakat memaklumi gratifikasi atau pungutan tidak sah tersebut, seperti yang diterjadi di Disdik di Kabupaten Bandung pada salah satu sekolah menengah kejuruan negeri. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengkaji pengaturan kejahatan gratifikasi dalam hukum pidana saat ini, penanggulangan kejahatan gratifikasi yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan perspektif hukum pidana, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya gratifikasi di pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif analitis yang menggambarkan permasalahan yang dianalisa dengan teori-teori hukum dan metode pendekatan berupa yuridis nomatif yang menggambarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan teori, norma dan juga asas yang berlaku. Tahap penelitian yang dilakukan berupa penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier lalu ada pula penelitian lapangan kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk menunjang data-data peneliti. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara. Adapun, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yang menganalisis data baik kepustakaan dan wawancara dengan menekankan penjabaran data-data dengan kalimat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan kejahatan gratifikasi atau pungutan tidak sah sudah dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi karena nominal gratifikasi atau pungutan tidak sah di lingkungan pelayanan publik sangat beragam dan tidak menentu menjadikan penanggulangan kejahatan gratifikasi atau pungutan tidak sah masih belum tercapai, karena beberapa kasus tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena biaya penuntutan tidak seimbang dengan nilai dari tindak pidana pungutan tidak sah itu sendiri. Upaya untuk meminimalisir gratifikasi atau pungutan tidak sah adalah pengawasan yang lebih ketat di lingkungan pelayanan publik, dan juga keikutsertaan masyarakat dalam meminimalisir gratifikasi atau pungutan tidak sah dengan melaporkan jika terjadi gratifikasi atau pungutan tidak sah di lingkungan pelayanan publik. Kata kunci : Gratifikasi, Pungutan Tidak Sah, Pelayanan Publik

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	23 Oct 2023 06:34
Last Modified:	23 Oct 2023 06:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67274

Actions (login required)

View Item