Samuel Tombus Seito Purba, 181000079 (2023) STUDI KASUS PENGGELAPAN DALAM PENYALAHGUNAAN JABATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1 COVER.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
8 BAB 1.pdf Download (105kB) | Preview |
|
|
Text
9 BAB 2.pdf Download (159kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB) |
|
|
Text
11 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) |
|
|
Text
12 BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) |
|
|
Text
13 BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB) |
|
|
Text
14 DAFUS.pdf Download (107kB) | Preview |
Abstract
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang mengedepankan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara, upaya yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat yaitu dengan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Hukum pidana yang menjadi pedoman di Indonesia dispesifikasikan dalam hukum pidana yang akrab disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP. Di Indonesia terdapat klasifikasi tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yakni tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam sebuah instansi tertentu dengan menggunakan kedudukannya. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi Gramatikal dan intepretasi Sistematis. Interpretasi Gramatikal merupakan metode yang dipakai oleh hakim untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau pasal berdasarkan kaitannya. Metode interpretasi dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, interprestasi terhadap teks tetap berpegang pada bunyi teks itu. Interpretasi Sistematis merupakan sebuah metode yang menafsirkan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372, 373, 374, 375, dan 376 KUH PIDANA. Pasal 374 KUH PIDANA Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai harta benda yang penyebabnya adalah adanya ikatan kerja, dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun. Tindak pidana secara berlanjut tertera dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan antara sebagian atau sepenuhnya tingkah laku, meskipun tingkah laku tersebut itu merupakan kejahatan, oleh karena hal ini dapat dipandang sebagai suatu tingkah laku dilakukan secara berkelanjutan maka hanya satu regulasi hukum saja yang dapat berlaku, jika tidak sesuai, maka dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang paling berat. Kata Kunci : Penggelapan, Perusahaan,vonis hakim.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 18 Oct 2023 04:22 |
| Last Modified: | 18 Oct 2023 04:22 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67255 |
Actions (login required)
 |
View Item |
