PROBLEMATIKA PENYADAPAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Faisal Abdurohman, 171000229 (2023) PROBLEMATIKA PENYADAPAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (253kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (52kB) | Preview

Abstract

Pada era digital saat ini, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaan privasi yang terjadi di dunia maya. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyebaran foto pribadi atau keluarga di media sosial tanpa izin pemilik, mengundang seseorang masuk grup media sosial tanpa izin sehingga nomor telepon anggota grup dapat diakses, peretasan akun media sosial dan pencurian data pribadi, dan pelanggaran hak privasi serta juga penyadapan. Pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penyadapan menurut Pasal 31 ayat 3 UU ITE adalah kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya di tetapkan berdasarkan undang-undang. Pengaturan mengenai intersepsi di Indonesia hanya sebatas pemberian wewenang (legality) kepada aparat untuk penegakan hukum (legitimate aim) dan belum menerapkan prinsip proportionality dan necessity. Selain itu prinsip admisibility dan due process of law belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum acara pidana Indonesia. Pada penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah yang membajas mengenai peraturan penyadapanyang ada di indonesia berdasarkan undag-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008, penerapan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dihubungkan dengan hak sasi manusia, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar proses penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini sangat erat hubungannya pada perperpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. pesifikasi Peneiltiannya yaitu deskriptifanalitis. Deskriptif-analitis sebuah metode dalam menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data-data atau sampel-sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan untuk umum. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam tindakan intersepsi. Pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia saat ini belum berisi nilainilai penghormatan terhadap hak asasi masnuisa sesuai dengan UDHR dan ICCPR. Pelaksanaan intersepsi di Indonesia masih belum memenuhi prinsip-prinsip intersepsi secara keseluruhan karena kerangka hukum terkait intersepsi itu sendiri yang masih belum siap. Aparat Penegak Hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam pelakasanaannya masih belum menerapkan prinsip necessity, proportionality, safeguard againt ilegitimate access, dan due process of law. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar proses penyadpaan tidak melanggar hak asasi manusia sesaui ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Penyadapan, Intersepsi, UU ITE

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	10 Oct 2023 03:04
Last Modified:	10 Oct 2023 03:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67057

Actions (login required)

View Item