PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA

Ilham Fadilah Rajab, 181000106 (2023) PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (304kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Korupsi berdampak terhadap kerugian negara, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat serta dapat merusak kepastian hukum dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindak pidana korupsi banyak berkembang di sektor publik yang melibatkan para penyelenggara negara hal tersebut didukung dengan kekuasaan yang dimiliki karena dengan kekuasaan tersebut para penyelenggara negara dapat menyalahgunakan kekuasaanya yang bertentangan dengan hukum untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji penegakan undang-undang nomor 20 tahun 2001 terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini Bagaimana penegakan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam praktek penegakan hukum ? Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan secara kepustakaan dan lapangan dengan metode wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara memberikan ketentuan hukuman yang relatif ringan sehingga hal tersebut dinilai belum mampu memberikan sanksi yang berdampak pada kesengsaraan pelaku yang merupakan penyelenggara negara. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar penyelenggara negara dijerat hukuman maksimal sesuai Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi adalah menerapkan Pasal 11 sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Korupsi, Penyelenggara Negara, Penerapan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	02 Oct 2023 04:04
Last Modified:	02 Oct 2023 04:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66353

Actions (login required)

View Item