Angelina Monalisa Febianty Sihombing, 191000271 (2023) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN IB SEBAGAI KORBAN ATAS PERZINAHAN SJ (SUAMI) DAN BG BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (211kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (331kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (213kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (322kB) | Preview |
Abstract
Perzinahan merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan pria dan wanita yang telah menikah dengan yang bukan pasangannya. Indonesia sendiri melarang perbuatan perzinahan yang diatur di dalam KUHP Pasal 284. Maraknya kasus perzinahan yang pelakunya masih di dalam satu keluarga hingga melahirkanseorang anak. Kejadian ini merupakan sesuatu yang tidak biasa dimana sosok yangmelakukan perzinahan masih merupakan anggota keluarga dekat hingga menghasilkan anak hingga terjadinya penelantaran. Permasalahan dalam memorandum hukum ini adalah 1. Apa saja tindak pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan SJ dan BG? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh IB terhadap perbuatan zinah yang dilakukan SJ dan BG? 3. Bagaimana status dan Hak anak dari hasil hubungan perzinahan yang dilakukan SJdan BG? Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi hukum gramatikal yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata yang terdapat pada Undang-Undang tersebut. Interpretasi hukum sistematis merupakan penghubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu Perundang-undangan yang bersangkutan atau Undang-undang lain. Hasil penulisan memorandum hukum ini adalah IB sebagai korban dari perzinahan yang dilakukan SJ dan BG dapat mengajukan laporan tindak pidana perzinahan menggunakan pasal 284 KUHP dan menggunakan Undang-undang PKDRT Pasal 5 dan 7. SJ dan BG dapat dikenakan pasal penelantaran anak dalampasal 76B dan 77B Undang-undang Perlindungan Anak. Anak dari hasil perzinahantetap dilahirkan secara suci dan sudah selayaknya memiliki hak yang sama dengananak anak yang lain. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kata Kunci : Tindakan Hukum, Perzinahan, Penelantaran Anak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 02 Oct 2023 02:12 |
| Last Modified: | 02 Oct 2023 02:12 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66316 |
Actions (login required)
 |
View Item |
