Agung Tegar Anggara, 191000136 (2023) PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH JAKSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (177kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (176kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB) |
|
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB) |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB) | Preview |
Abstract
Uang pengganti adalah suatu sanksi pidana tambahan, dimana terdakwa dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti atas kerugian yang diderita oleh negara. Jaksa eksekutor merupakan bagian dari kejaksaan yang berwenang merampas, mengambil tindakan, atau melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Permasalahan yang muncul yaitu perihal eksekusi pembayaran uang pengganti yang menjadi tanggung jawab tambahan terpidana pada perkara korupsi. Jaksa telah melakukan beberapa gerakan hukum antara lain pembayaran uang pengganti dalam upaya penyelamatan keuangan negara, Tetapi dalam realitanya sejauh ini kerugian keuangan negara belum bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang dibahas bagaimana pengaturan pelaksanaan uang pengganti yang dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor, bagaimana kendala yang dihadapi oleh jaksa ketika melaksanakan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan agar pelaksanaan uang pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis agar menghasilkan suatu data yang kompleks dalam memecahkan masalah yang akan dikaji. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap yang pertama ialah penelitian kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu yang kedua tahap penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara memakai alat tulis dan alat elektronik yang memadai sebagai alat pengumpul data. Dan yang terakhir penelitian ini dianalisis dengan cara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaturan pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor telah diatur secara jelas, akan tetapi terkait pembayaran uang pengganti ini seolah-olah terkesan sebagai sebuah alternatif bagi terpidana. Kendala yang dihadapi oleh jaksa ketika melaksanakan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu adanya pihak ketiga yang menggugat kejaksaan dalam bentuk gugatan hak kepemilikan atas aset yang telah disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti atau untuk menutupi kerugian keuangan negara, serta tidak ditemukan harta kekayaan terpidana yang dapat menutupi kerugian negara, Upaya dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara yaitu melakukan pengawasan terhadap harta benda kekayaan milik terpidana yang diduga merupakan hasil dari kejahatan korupsi,serta segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Kata Kunci: Eksekusi, Jaksa Eksekutor, Kerugian Keuangan Negara, Uang Pengganti
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 27 Sep 2023 04:46 |
| Last Modified: | 27 Sep 2023 04:46 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65330 |
Actions (login required)
 |
View Item |
