PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT LAYANAN TELEKONSULTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berliantha, 191000242 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT LAYANAN TELEKONSULTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (278kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (158kB) | Preview

Abstract

Pembangunan kesehatan nasional merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat sesuai amanat Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini, perkembangan zaman membuat pembangunan kesehatan meningkat pesat dengan hadirnya suatu pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang dikenal dengan layanan Telekonsultasi. Jenis layanan yang ditawarkan oleh telekonsultasi berupa komunikasi langsung antara dokter dengan pasien fitur real time. Di samping kemudahan yang ditawarkan, nyatanya layanan telekonsultasi ini tidak luput dari permasalahan yang dapat memberikan kerugian bagi pasien dikemudian hari. Atas dasar itu, penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pasien yang menderita kerugian akibat layanan telekonsultasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana tanggung jawab hukum pihak dokter dan penyelenggara platform dalam layanan telekonsultasi ketika pasien menderita kerugian? Bagaimana penyelesaian sengketa pasien yang menderita kerugian akibat layanan telekonsultasi? Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengemukakan suatu fakta secara akurat dan faktual agar bisa disimpulkan dan dipahami lebih mudah. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum yang bersifat kepustakaan dan lapangan, selanjutnya kedua bahan hukum tersebut akan dikaji dan dipadukan yang nantinya akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pasien dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah perlindungan kepada pasien sebagai bagian dari konsumen akhir, Pasal 4 UUPK memberikan dua bentuk perlindungan kepada pasien yaitu secara preventif dan represif dengan memberikan hak-hak sebelum atau sesudah pasien menggunakan jasa layanan telekonsultasi. Untuk tanggung jawab ketika pasien menderita kerugian, tanggung jawab dibebankan kepada dokter berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan penyedia platform berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penyelesaian sengketa ketika pasien menderita kerugian diutamakan menggunakan alternatif penyelesaian masalah dengan cara mediasi melalui lembaga profesi atau non profesi sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Telekonsultasi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	25 Sep 2023 07:02
Last Modified:	25 Sep 2023 07:02
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65228

Actions (login required)

View Item