Syifa Khalishah Iswara, 1910000421 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE KOSMETIK IMPOR ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (119kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (210kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (105kB) | Preview |
Abstract
Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang telah terlanjur membeli produk kosmetik impor yang dijual secara online. Permasalahan terjadi dalam praktiknya hak konsumen masih sering terabaikan karena pelaku usaha melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya bagi pelaku usaha dan merugikan banyak konsumen dengan menjual kosmetik impor tanpa adanya izin edar dari BPOM. Masuk nya produk kosmetik impor illegal juga menjadi permasalahan bahwa pengawasan instansi terkait belum maksimal dalam pengawasan atasan peredaran kosmetik. Adapun permasalahan yang diteliti adalah analisis bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Jual Beli Online produk Kosmetik Impor Ilegal dan Pelanggaran oleh pelaku usaha, Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas penjualan produk kosmetik impor illegal yang tidak didaftarkan dan bagaimana upaya pengawasan dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh BPOM Kota Bandung? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptifanalitis atau yang pada caranya menganalisis hubungan hukum positif, teori hukum, beserta pelaksanaannya melalui pendekatan yuridis normative. Lalu penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif atau pada caranya peraturan perundang-undangan digunakan untuk dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk mengkaji permasalahan hukum yang diajukan penelitian secara terstruktur. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasamya adalah melindungi hak-hak konsumen yang secara jelas dan terperinci termuat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi UUPK tidak cukup untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dikarenakan masih adanya kekosongan hukum. Dalam kasus ini pelaku usaha dapat dimintain pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip tanggungjawab kontraktual, prinsip tanggungjawab produk, dan prinsip tanggungjawab mutlak, dimana pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh produk kosmetik yang dijualnya melalui e-commerce. BPOM yang memiliki peran sebagai pengawas terhadap kosmetik yang beredar dalam kasus ini tidak cukup dalam memberikan pengawasan terhadap jual beli online dikarekan sampai saat ini pun masih banyak peredaran kosmetik illegal yang beredar dalam e-commerce. Kata Kunci: Kosmetik Impor Ilegal, Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 22 Sep 2023 01:31 |
| Last Modified: | 22 Sep 2023 01:31 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65176 |
Actions (login required)
 |
View Item |
