ANALISIS TERHADAP DOKTER SPESIALIS YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP HAK PASIEN

Vira Aurenia, 191000488 (2023) ANALISIS TERHADAP DOKTER SPESIALIS YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP HAK PASIEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (184kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (129kB) | Preview

Abstract

Dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik kedokteran, peraturan mengenai surat izin praktik kedokteran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Menyelenggarakan Praktik Kedokteran. Dalam peraturannya sudah jelas diatur bahwa dokter yang melakukan praktik wajib memiliki surat izin akan tetapi masih ada dokter yang melakukan praktik tanpa adanya surat izin, dalam tugas akhir ini penulis menganalisis bagaimana hak pasien jika dokter yang melakukan praktik tidak memiliki surat izin praktik dan menyebabkan kerugian terhadap pasiennya. Dengan identifikasi masalah yaitu, Bagaimana pengaturan penerbitan surat izin praktil dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Bagaimana tanggung jawab dokter yang tidak memiliki surat izin praktik melakukan praktik di klinik dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Administrasi dan Bagaimana perlindungan terhadap pasien, apabila dari praktik kedokteran tanpa adanya surat izin tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien Metode penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan suatu peraturan perundangundangan yang berlaku lalu memiliki keterkaitan dengan teori-teori hukum dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Untuk data yang digunakan yaitu data primer berupa data lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Pada tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu inventaris, klasifikasi, dan analisis data yang ada. Hasil dari penelitian yang telah penulis analisis menunjukan kesimpulan bahwa, Khususnya di kota Bandung peraturan mengenai perizinan praktik kedokteran di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jadi tugas dari Dinas Kesehatan kota Bandung hanya memberi rekomendasi, Dalam lingkup hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan untuk sanksi dalam lingkup hukum administrasi dokter dapat dicabut surat tanda registernya atau tidak diperbolehkan melakukan praktik sementara hingga terbit surat izin praktiknya dan Perlindungan terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat dari praktik kedokteran tanpa adanya surat izin dapat dilakukan proses secara litigasi maupun nonlitigasi dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata berupa tuntutan ganti rugi. Kata kunci: Surat Izin Praktik kedokteran, Hukum Kesehatan, Hak Pasien

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	21 Sep 2023 06:34
Last Modified:	21 Sep 2023 06:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65165

Actions (login required)

View Item