KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENETAPAN TARIF TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI PASCA KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK

Abdurrazaq Triansyah, 191000181 (2023) KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENETAPAN TARIF TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI PASCA KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (275kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB) | Preview

Abstract

Naiknya harga Bahan Bakar Minyak berimbas kepada seluruh sektor perekonomian, salah satunya adalah naiknya tarif angkutan umum khususnya angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Jawa Barat yang menjadi objek penelitian ini. Penetapan kenaikan tarif angkutan umum tentunya menimbulkan respon dari masyarakat di Jawa Barat, beragam penolakan seperti demonstrasi serta para sopir angkutan umum yang mogok untuk beroperasional. Penulis berfokus pada permasalahan mengenai sejauh mana peran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga BBM dan kebijakan apa saja yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan dalam menetapkan tarif angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan asas-asas dan prinsip hukum yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang menyangkut tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau menguraikan fakta secara sistematis tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi dalam melakukan penetapan tarif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah penetapan tarif Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), tetapi perlu digaris bawahi memang dalam penetapan tarif angkutan umum masuk dalam kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat hanya beberapa kategori saja yaitu transportasi AKDP dengan kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.. Salah satu upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan subsidi silang kepada para pengusaha angkutan umum agar masih dapat melakukan operasional kendaraannya. Selanjutnya juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menetapkan ketentuan mengenai tarif batas bawah dan tarif batas atas agar para pengusaha transportasi tidak semena-mena dalam memberikan tarif. Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak, Tarif, Angkutan Umum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	29 Aug 2023 02:16
Last Modified:	29 Aug 2023 02:16
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64840

Actions (login required)

View Item