PENATAGUNAAN FAST TRACKING LEGISLATION SEBAGAI MODEL PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Wiwik, Mariani (2023) PENATAGUNAAN FAST TRACKING LEGISLATION SEBAGAI MODEL PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Artikel Mariani Wiwik.docx Download (85kB)

Abstract

Kompleksnya permasalahan hukum negara dalam tata Indonesia dalam peneggakan hukum tindak pidana yang saat ini semakin banyak memiliki karakter extra ordninary crime (EOC) diperlukannya terobosan untuk membuat hukum pidana terbarukan tetapi tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Untuk pengisian kekosongan hukum tersebut di negara Inggris, United States (US), Selandia Baru, dan Ekuador dilakukan fast tracking legislation. Mekanisme fast tracking legislation yang tidak dimiliki di Indonesia namun seolah-olah telah dipraktikkan, mengakibatkan adanya asumsi tirani legislasi dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Filosofis, Sebagai latar ilmiah spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriftif – analitis. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Mekanisme fast tracking legislation dapat digunakan sebagai alternatif dari PERPPU yang dapat membatasi jumlah PERPPU tetapi dalam penerapannya diharapkan peran masyarakat dituntut untuk mampu mengawasi tahapan pembentukan sampai suatu Undang-Undang cepat dihasilkan. Ada berbagai metode fast tracking legislation di seluruh dunia berdasarkan fitur regulasi, indikator, pengusul RUU, subyek, legalisasi, dan pengawasan atas hukum yang dihasilkan dari fast tracking legislation. Terkadang, hukum dihasilkan dengan cepat dan pada kesempatan lain, membutuhkan waktu lama, terlepas dari materi, urgensi, dan implikasinya. Indonesia membutuhkan tolak ukur yang jelas untuk penyelesaian proses hukum. Sayangnya, gagasan tersebut tidak dapat segera diimplementasikan karena mekanisme fast tracking legislation dalam tindak pidana harus dibarengi dengan kajian mendalam yang mencakup beberapa perubahan substansial dalam sistem hukum Indonesia baik dari segi hukum, kelembagaan, maupun perangkat pendukungnya. Keywords : Fast Tracking Legislation, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	14 Aug 2023 06:59
Last Modified:	14 Aug 2023 06:59
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64680

Actions (login required)

View Item