KAJIAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK KEBEBASAN BEREKESPRESI DALAM KASUS PELANGGARAN UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

R. Billy Rizqi Eryanto, 161000431 (2023) KAJIAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK KEBEBASAN BEREKESPRESI DALAM KASUS PELANGGARAN UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (258kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB) | Preview

Abstract

Salah satu ciri negara demokrasi adalah memastikan perlindungan bebas berekspresi, memajukan pemerintahan bila perlu, dan menuntut penghormatan terhadap pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah mengagas lahirnya regulasi yaitu Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembatasan kemudahan teknologi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Regulasi tersebut memuat beberapa perbuatan yang dilarang dalam rangka pembatasan teknologi antara lain penyebaran vidio asusila, persoalan perjudian online, pengancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, teror online, peretasan lain serta menyebarkan berita bohong atau hoax. dalam praktiknya, penggunaan regulasi tersebut tidak hanya membatasi penggunaan teknologi tapi membatasi pula kebebasan berpendapat penggunanya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi berkenaan problematika pada pasal 27 ayat 3 undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang mengancam perampasan Hak Atas Kebebasan Individu yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia terhadap pembatasan dalam penyebaran informasi yang di karenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa di balik hilangnya kebebasan berpendapat ada aturan yang membatasinya, orang tidak dilarang untuk mengeluarkan pendapat atau komentar, tetapi harus dilakukan dengan benar dan hukum tidak boleh dilanggar. Penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap efektivitas penentuan jeratan kasus pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai pelanggaran kebebasan berekspresi yang melibatkan penggunaan media elektronik. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi yang dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat 3 UU ITE: a) Penyebaran informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik; 2) Penyebaran informasi yang bersifat mengancam; 3) Penyebaran informasi yang memprovokasi kebencian atau diskriminasi; dan 4) Penyebaran informasi yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Meskipun Pasal 23 Ayat 2 UU HAM mengakui hak kebebasan berekspresi, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam rangka melindungi hak-hak orang lain, kepentingan umum, dan ketertiban sosial. Kata Kunci: kebebasan berekpresi; hak asasi manusia; pelanggaran

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	09 Aug 2023 04:42
Last Modified:	09 Aug 2023 04:42
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64634

Actions (login required)

View Item