Selly Purnama, 181000545 (2023) KEPASTIAN HUKUM PETANI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU) EKS PT. REJO SARI BUMI DAN PT. CIMAYAK CILELES KABUPATEN BOGOR DALAM KASUS BLBI BANK INTERNUSA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (225kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (223kB) | Preview |
|
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB) |
||
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB) |
||
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB) |
||
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (103kB) | Preview |
Abstract
Program redistribusi tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan BPN RI yang bertujuan agar memberikan kepastian hukum kepada para petani penggarap dan kepada warga yang mendiami suatu tempat belum bersertifikat, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa sertifikat warga hasil dari program redistribusi disita oleh satgas BLBI karena belum clear and clean. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Neglasari dan Desa Cikopomayak, Jasinga Kabupaten Bogor bila dihubungkan dengan program redistribusi tanah di Indonesia, status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI, serta penyelesaian hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dari redistribusi tanah di Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada lembaga terkait yakni pelaksanaan program redistribusi tanah. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif terkait dengan sertifikat hak milik yang diberikan kepada warga melalui program redistribusi namun sertifikat hak milik tersebut disita oleh satgas BLBI. Hasil penelitian dari pelaksanaan redistribusi tanah di desa Neglasari dan desa Cikopomayak, Jasinga Kabupaten Bogor bila dihubungkan dengan program redistribusi tanah di Indonesia yaitu sertifikat hak milik yang dibagikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun mengenai tanah yang dijadikan sebagai objek redistribusinya belum clear and clean sehingga terjadi penyitaan dari satgas BLBI, kemudian status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI yaitu sertifikat hak milik yang dibagikan tersebut masih mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena kesalahan bukan pada warga dan permasalahan yang terjadi harus diselesaikan oleh pemerintah dengan pihak pengusaha, serta penyelesaian hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dari redistribusi tanah di Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI dilakukan dengan pelunasan hutang ke BLBI oleh pemegang hak sebelumnya ataupun dapat diambil oleh negara sehingga menjadi tanah milik negara dan dijadikan objek redistribusi tanah. Kata Kunci : Redistribusi tanah, Sertifikat Hak Milik, BLBI.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 07 Aug 2023 04:57 |
Last Modified: | 07 Aug 2023 04:57 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64606 |
Actions (login required)
View Item |