TEORI DAN PRAKTEK PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG SESUAI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 THEORY AND PRACTICE OF APPROPRIATE LOCAL ELECTIONS ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION

FEROVINA WUNTU, HAPPY (2023) TEORI DAN PRAKTEK PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG SESUAI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 THEORY AND PRACTICE OF APPROPRIATE LOCAL ELECTIONS ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text HAPPY FEROVINA WUNTU_DIH.docx Download (224kB)

Abstract

Pilkada dengan sistem pemilihan tidak langsung tidak bertentangan dengan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Kesatuan dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Inti dari demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, meskipun pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui anggota DPRD, namun anggota DPRD juga merupakan keterwakilan masyarakat sebagai pemilih. Dalam pilkada secara langsung juga melibatkan secara langsung partisipasi rakyat untuk memilih langsung calonnya. Dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pilkada pasca reformasi dan bagaimana format ideal pemilihan kepala daerah yang sesuai menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan filosofis dan pendekatan futuristik. Sumber data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari data sekunder terkait dengan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi publik yang lebih besar dibandingkan dengan pilkada tidak langsung, khususnya keterlibatan warga daerah setempat untuk menentukan masing-masing pemimpin daerahnya. Walaupun dalam praktiknya, demokratisasi di tingkat lokal ini masih belum berjalan secara optimal yang diindikasikan dengan munculnya persaingan, kompromi dan kepentingan di antara elite dan pemodal, selain itu adanya mahar politik yang terjadi dalam setiap pilkada berlangsung. Dalam pilkada secara langsung agar terjadi kesesuaian dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bagi Kepala Daerah yang menjalankan tugasnya baik Gubernur, Bupati dan Walikota karena otonomi daerah itu sendiri memuat ketentuan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah apalagi mayoritas masyarakat pemilih belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan langsung berikut keterwakilannya terhadap pembangunan dan kemajuan untuk daerah masing-masing. Kata kunci : Pilkada Langsung, Pilkada Tidak Langsung, Pemerintah Daerah

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	26 Jul 2023 04:33
Last Modified:	26 Jul 2023 04:33
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64396

Actions (login required)

View Item