PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ATAS TANAH YANG TELAH TERBIT SERTIFIKAT OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SOLEHA, RINA (2023) PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ATAS TANAH YANG TELAH TERBIT SERTIFIKAT OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text RINA SOLEHA_MIH.doc Download (236kB)

Abstract

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Dalam rangka pembangunan nasional oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah tentunya dilakukan tidak terlepas dari Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya dalam proses pengelolaan barang milik daerah adalah pelaksanaan barang milik daerah berupa tanah. Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah berupa tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, apakah pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 atau belum. Selain itu, dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah berupa apakah terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya serta bagimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka pengamanan barang milik daerah terhadap barang milik daerah yang telah terbit sertifikat tanah atas nama pihak lain. Hal-hal lain yang mendasari permasalahan dalam pembangunan dan pengeloaan Pasar Soreang Kabupaten Bandung perlu dianalisis kembali guna untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis melalui literatur atau dari bahan kepustakaan serta dokumen yang berkaitan seperti peraturan perundang-undangan, internet, pendapat pakar hukum, dan bahan kuliah lainnya. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang didapatkan yakni secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan pengamanan barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan melihat dari sumber hambatannya meliputi : hambatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah khususnya pengamanan barang milik daerah berupa tanah, hambatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, hambatan yang bersumber dari penatausahaan barang milik daerah. Selain itu, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka pengamanan barang milik daerah berupa tanah yang telah terbit seritikat tanah atas nama pihak lain dapat dilakukan 2 (dua) cara yakni penyelesaian secara administrasi oleh BPN dan penyelesian melalui pengadilan.. Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Pengamanan, dan Tanah

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	17 Jul 2023 06:59
Last Modified:	17 Jul 2023 09:36
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64302

Actions (login required)

View Item