Astin Taqwa, Gilang (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR UTAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)TERKAIT TIMBULNYA KERUGIAN NEGARA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Jurnal Gilang Astin Taqwa.pdf Download (356kB) | Preview |
Abstract
Melihat Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum khususnya pada bidang pidana baik yang dilakukan oleh masyarakat umum, pejabat negara, para pemangku kepentingan, para oligarki dan serta badan-badan hukum negara maupun umum. Tindak pidana korupsi sangatlah menarik dikarenakan tindak pidana ini sangat bertentangan dengan teori kriminologi hukum yaitu: Kejahatan salah satunya di dorong oleh krisis ekonomi. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi diketahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut bukan dari kalangan ekonomi menengah kebawah, pelaku korupsi merupakan orang-orang intelektual dengan jabatan strategis di pemerintahan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis, tentang pertanggungjawaban pidana oleh direktur BUMN terkait timbulnya kerugian negara dalam pengambilan keputusan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma dalam hukum positif. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahanbahan hukum yang terdiri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakan berupa catatan hasil inventarisasi. metode yuridis-kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis tanpa rumus statistik. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas pada umumnya di kelola oleh organ perusahaan yang terdiri dari komisaris dan direksi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan saat pendiriannya, BUMN yang dapat dipersamakan dengan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam pengurusannya dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Dirut yang merupakan bagian dari direksi dalam menjalankan serta mengelola perusahaan selalu di hadapkan dengan peertanggungjawaban terkait keputusan-keputusan yang dihasilkan perusahaan di mana pada perusahaan BUMN yang 2 saham mayoritas dimiliki pemerintah memiliki mekanisme penanganan serta penghukuman yang khusus yaitu dalam ranah tindak pidana korupsi terkait kesalahan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan kerugian negara. Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama, Korupsi
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | asep suryana |
| Date Deposited: | 31 May 2023 06:32 |
| Last Modified: | 31 May 2023 06:32 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63860 |
Actions (login required)
 |
View Item |
