PENGANTAR ETIKA BIROKRASI

Muliawaty, Lia (2023) PENGANTAR ETIKA BIROKRASI. Lemlit Unpas Press, Bandung. ISBN 978-623-7111-43-6

Preview

Text EAP_JADI.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat sesuatu nilai yang dapat memberikan penilaian bahwa sesuatu tadi dikatakan baik, atau buruk. Etika diperlukan dalam administrasi public, etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan dapat dikatakan baik atau buruk. Sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002:188), mengatakan bahwa: “Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat”. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan￾pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Perjalanan pelayanan public tidak terlepas dari sejarah birokrasi di Indonesia yang dipengaruhi sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi memegang sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik sentralistik maupun sistem politik yang modern sekalipun, keberadaanbirokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan politik pemerintah. Birokrasi di era reformasi harus responsif dan lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani, dan Adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. Otonomi di Indonesia sangatlah membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dekat, murah. Dari perspektif yang ada dimana, masih banyak para pejabat birokrasi yang belum memahami etika, sehingga banyak terjadi sebuah kejahatan dalam administrasi, yang sering disebut dengan “MAL ADMINISTRASI “, Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Kebiasaan suka mengatur dan memerintah mesti diubah menjadi suka melayani, dari yang lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong, semuanya menuju ke arah fleksibelitas, kolaboratis dan dialogis, dan menghilangkan cara-cara feudal menuju cara-cara kerja yang realistik dan humanis.

Item Type:	Book
Subjects:	DOCUMENT
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2020
Depositing User:	mr yogi -
Date Deposited:	06 May 2023 07:26
Last Modified:	06 May 2023 07:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63597

Actions (login required)

View Item