PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK

I Made Deady Permana Putra, NPM. 208040066 ( Hukum Pidana ) (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text I Made Deady Permana Putra_artikel_jadi_MIH.docx Download (106kB)

Abstract

Penegakan hukum ialah sesuatu usaha buat mewujudkan ide- ide tentang keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial jadi realitas. Proses perwujudan ide- ide seperti itu yang ialah hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan gimana sesuatu syarat hukum dilaksanakan sebagaimana tujuan pembuatan hukum. Tesis ini mangulas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian yang terjalin dalam lingkup transaksi elektronik. Tujuan dari riset ini merupakan buat menganalisis kedudukan Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian. Riset ini memakai tata cara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang- undang serta kasus- kasus terpaut. Informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder yang diperoleh dari sumber literatur hukum serta kasus- kasus terpaut. Hasil riset menampilkan kalau Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik bisa jadi bawah hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian. Undang- Undang ini mengendalikan tentang aksi yang dilarang dalam transaksi elektronik, tercantum ujaran kebencian. Tidak hanya itu, penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian pula didukung oleh Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pergantian atas Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik. Tetapi, penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian dalam lingkup transaksi elektronik masih mengalami sebagian hambatan, semacam sulitnya identifikasi pelakon serta sulitnya meyakinkan aksi ujaran kebencian tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antara pihak kepolisian serta penyedia platform transaksi elektronik buat menguatkan penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian. Akhirnya, penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian dalam lingkup transaksi elektronik bisa dicoba dengan memakai bawah hukum yang sudah terdapat, ialah Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik serta Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pergantian atas Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik. Tetapi, masih dibutuhkan upaya buat menguatkan penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian dalam lingkup transaksi elektronik. Kata Kunci : Transaksi Elektronik, Ujaran Kebencian

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	13 Apr 2023 07:58
Last Modified:	13 Apr 2023 07:58
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63294

Actions (login required)

View Item