Muchammad Ridho Ichwanul Choiri, 181000300 (2023) KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS MENJUAL YANG MENGANDUNG UNSUR TANDA TANGAN YANG DIPALSUKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (93kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (273kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (228kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) |
|
|
Text
J. BAB 4pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKApdf.pdf Download (140kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, pembuatan sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dibuat berdasarkan akta jual beli antara pembeli dengan penjual yang berwenang untuk melakukan penjualan tanah berdasarkan surat kuasa menjual, namun sayangnya surat kuasa menjual yang digunakan penjual untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan pembeli sebagaimana dituangkan dalam akta jual beli ini dibuat dengan tanda tangan pemberi kuasa yang dipalsukan, hal ini selaras dengan posita yang ada dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2015/Pn Blb.. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tanah dari pemegang surat kuasa jual yang dipalsukan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ? 2) Bagaimana kepastian hukum dari sertipikat hak atas tanah yang dibuat berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ? dan 3) Bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan sertipikat atas tanah yang dibuat berdasarkan surat kuasa khusus menjual yang mengandung unsur tanda tangan yang dipalsukan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan fakta yang terjadi. Kemudian dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode yuridis normative yakni pendekatan terhadap peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam tahap penelitian penulis menggunakan tahap kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan tersier. Tekni dan alat pengumpulan data penulis menggunakan studi dokumen. Dalam metode analisis penulis menggunakan yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta yang terjadi dan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan sementara ini kami dapatkan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pembeli tanah dari pemegang surat kuasa jual yang dipalsukan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kepastian hukum dari sertipikat hak atas tanah yang dibuat berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sitem publikasi negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Akibat hukum terhadap keabsahan sertipikat atas tanah yang dibuat berdasarkan surat kuasa khusus menjual yang mengandung unsur tanda tangan yang dipalsukan dikaitkan menjadi tidak kuat karena bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kata Kunci : Sertipikat, Hak Atas Tanah dan Surat Kuasa.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 11 Apr 2023 06:14 |
| Last Modified: | 11 Apr 2023 06:14 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63144 |
Actions (login required)
 |
View Item |
