Zasramadha, 181000507 (2023) UPAYA HUKUM KONSUMEN ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG DIPASARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (234kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (239kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB) | Preview |
Abstract
Ditengah masa pandemi ini, kelangkaan minyak di Indonesia terjadi terhitung sejak tanggal 29 Januari 2022. Beberapa pakar ekonomi menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaan. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan (demand) dan penurunan dari sisi penawaran (supply), hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu 1) Bagaimana pengaturan pendistribusian minyak goreng dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen ? 2) Bagaimana upaya hukum konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran ? 3) Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng di pasaran terkait kepastian hukum tentang perlindungan konsumen ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian berupa tahap kepustakaan yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dalam pengambilan data. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dan dalam studi lapangan. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendistribusian minyak goreng tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen, guna memberika perlindungan hukum represif dan prefentiv kepada konsumen maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah melakukan gugatan kelompok atau class action, tindakan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen. Pertanggungjawaban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng di pasaran terkait kepastian hukum tentang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kelangkaan Minyak, dan Upaya Hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 15 Feb 2023 02:25 |
| Last Modified: | 15 Feb 2023 02:25 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62099 |
Actions (login required)
 |
View Item |
