STUDI KASUS PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2017/PN.PBR TENTANG TIDAK DITERAPKAN PASAL 1 DAN PASAL 3 UU NO.1/PNPS/1965 PADA TERDAKWA DALAM KASUS PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL

M. Rifqi Robbani Pratama, 171000170 (2023) STUDI KASUS PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2017/PN.PBR TENTANG TIDAK DITERAPKAN PASAL 1 DAN PASAL 3 UU NO.1/PNPS/1965 PADA TERDAKWA DALAM KASUS PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (307kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text K. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (55kB) | Preview

Abstract

Isu penodaan agama semakin mendapat perhatian publik dan penegak hukum, baik secara nasional maupun internasional, seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) bahwa tindakan ujaran kebencian ini berdampak pada pelemahan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian dapat memicu kebencian publik, pengucilan, hasutan, diskriminasi, kekerasan dan bahaya pada tingkat yang paling mengerikan adalah pembantaian etnis, terhadap kelompok budaya, etnis, ras dan agama yang diambil dengan tujuan dari ujaran kebencian. Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata- kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Kata-kata yang ada dalam Undang-undang sesuai dengan kaidah Bahasa, kaidah hukum tata Bahasa. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem peraturan yang berlaku, dalam bidang hukum pidana, dasar perbelakuan asas lex specialis derograt legi generalis Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dan juga hakim telah mengikuti arahan asas lex specialis derograt legi generalis yang sebagaimana dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “ jika suatu tindakan masuk dalam suatu pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Kata Kunci : Penodaan Agama, KUHP, Asas Lex Specialis Derograt Legi Generalis

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	25 Jan 2023 03:49
Last Modified:	25 Jan 2023 03:49
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62023

Actions (login required)

View Item