PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI BUMD DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Calvin Meidy Saputra, 161000314 (2023) PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI BUMD DAN PERUSAHAAN PATUNGAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (209kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
Preview	Text L.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (158kB) | Preview

Abstract

Pada era otonomi daerah, kewenangan daerah akan kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan. Sistem pemerintahan otonomi pemerintahan daerah adalah mandiri dalam menjalankan urusan rumah tangganya. Pemerintah daerah memerlukan alat-alat kelengkapannya sendiri. Wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri dan untuk merealisir hal tersebut, daerah membutuhkan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri. Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Hadirnya PT. Transjakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi di ibukota tersebut bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan oleh masyarakat itu sendiri dan penyaluran subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dikontrol secara baik dan tepat sasaran karena dikelola oleh perusahaan daerah itu sendiri, dimana sistem transportasi bisa lebih baik dari armada bus, rute yang dijangkau, fasilitas yang diberikan, tetapi masyarakat membayarnya dengan sangat murah karena dibantu subsidi oleh pemerintah. Kata Kunci : Pengisian, Direktur Utama, BUMD

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	10 Jan 2023 04:05
Last Modified:	10 Jan 2023 06:58
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61992

Actions (login required)

View Item