PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 DALAM KERANGKA SISTEM PIDANA INDONESIA

Fahmi Rachman, NPM. 198040064 (2022) PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 DALAM KERANGKA SISTEM PIDANA INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Fahmi Rachman_MIH.doc Download (104kB)

Abstract

Adanya upaya yang bersifat pelarangan, anjuran dan lain lain pada nyatanya tidak membuat masyarakat mematuhi, justru terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Terdapat kegiatan interaksi secara bebas ataupun kerumunan dengan tanpa mengenakan masker sesuai anjuran pemerintah, sehingga menjadi alasan dibentuknya penerapan sanksi kepada warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kerangka sistem pidana Indonesia, Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut;Bagaimana kedudukan sanksi pidana terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 dalam pandangan hukum pidana Indonesia?; Bagaimanakah model yang harus dikembangkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya penanganan pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19? Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat spesifikasi yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengani fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode Pendekatan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kerangka sistem pidana Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan dalam tesis ini adalah Kedudukan sanksi pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam pandangan hukum pidana indonesia adalah seharusnya sudah cukup untuk diterapkan terlebih dahulu sanksi administratif tanpa harus juga menerapkan peraturan pidana secara bersamaan, karena memang pelaksanaan sanksi administratif tersebut lebih efektif tanpa harus melalui prosedur pengadilan, mengurangi kepadatan populasi pada lembaga pemasyarakatan; Model yang harus dikembangkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya penanganan pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19 adalah pengembangan konsep pidana administrasi karena dalam hukum pidana delik pelanggaran merupakan wetsdelicten atau delik undang-undang karena perbuatan tersebut baru dapat dihukum (dijatuhi sanksi pidana) Kata Kunci: Pelanggaran, Covid 19, Hukum Pidana

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	06 Dec 2022 07:06
Last Modified:	06 Dec 2022 07:06
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61871

Actions (login required)

View Item