KEKUATAN HUKUM RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PELAKSANAAN LELANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Ghina Putri Agustina, 181000100 (2022) KEKUATAN HUKUM RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PELAKSANAAN LELANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1 COVER.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text 7 BAB 1.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text 8 BAB 2.pdf Download (265kB) | Preview
	Text 9 bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text 10 bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 11 bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
Preview	Text 12 dafus.pdf Download (116kB) | Preview

Abstract

Eksekusi tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, eksekusi sering menimbulkan rasa ketidakadilan karena debitur merasa dirugikan dengan penyelesaian sengketa oleh pihak perbankan. Pihak bank memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan untuk menjual objek jaminan berupa hak tanggungan milik debitur ketika debitur wanprestasi melalui pelelangan umum. Keberadaan Akta Risalah Lelang sangat penting dalam proses lelang karena menyangkut keperluan bukti kepemilikan yang sah atas objek yang dilelang baik benda bergerak maupun tak bergerak. Dalam praktiknya sering kali pemenang lelang mendapat gugatan dari pihak yang merasa dirugikan atas pelaksanaan lelang. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Pelaksanaan Lelang PT. Bank Panin Tbk. dengan Debitur Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/ 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bagaimana Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang PT. Bank Panin Tbk. dengan Debitur Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bagaimana Masalah yang Timbul dan Penyelesaiannya Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang Kekuatan Hukum Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksaanaan Lelang Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kekuatan hukum pembuktian Risalah Lelang, serta tahap penelitian data, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan studi lapangan, serta analisis data secara yuridis kualitatif, yaitu mengukur data dengan konsep atau teori yang tidak dapat diukur dengan rumus dan angka-angka, kemudian dari data yang diperoleh tersebut akan dibuat suatu kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk narasi. Simpulan Lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Akibat hukum atas pelaksanaan lelang yang telah dilakukan KPKNL yaitu pemenang lelang berhak menguasai objek lelang yang telah dibelinya yang diperkuat dengan salinan dan kutipan risalah lelang yang diterima pemenang lelang sebagai pengganti akta jual beli. Langkah penyelesaian yang ditempuh para pihak yang berperkara terhadap gugatan yang diajukan debitur melalui Pengadilan. Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Risalah Lelang, dan Akta Otentik

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	23 Nov 2022 01:17
Last Modified:	23 Nov 2022 01:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61679

Actions (login required)

View Item