Alvin Aulia Zahri, 171000214 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI KECIL TERDAMPAK INSINKRONISASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DALAM TRANSAKSI ONLINE SHOP DI KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) BATAM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (420kB) | Preview |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB) |
||
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB) |
||
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB) | Preview |
Abstract
Dampak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Terhadap Lalu Lintas Perdagangan Barang melalui transaksi Online Shop sangat merugikan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi barang dari kerajinan tangan yang diluar dari pedagang online. Ketentuan tersebut tidak mengatur tentang barang bekas yang ada di kota Batam, sehingga untuk mengeluarkan atau mengirim barang tersebut melalui ekspedisi wajib terpajak. Keputusan tersebut dinilai pelaku usaha kecil tidak berpihak padanya. Lebih jauh dampak dari diberlakukannya ketentuan tersebut, maka pendapatan negara secara otomatis juga akan bertambah. Selain itu, para pelaku usaha di dalam negeri memiliki kesempatan berusaha yang sama. Namun, dampak lain dari keputusan tersebut semakin melebarkan ruang kesenjangan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Dari penelitian ini diindentifikasikan permasalahan tentang bagaimana akibat hukum dari pemberlakukan Kawasan perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam Kepulauan Riau terhadap lalu lintas perdagangan barang melalui transaksi Online Shop, bagaimana perlindungan hukum terhadap IKM dan UKM sebagai pihak terdampak pemberlakukan Penerapan PMK Nomor 199 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman terhadap Terhadap lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi Online Shop, serta bagaimana upaya Pemerintah Daerah Batam dalam memberikan perlindungan terhadap industri kecil akibat insinkronisasi kebijakan kepabeanan lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi Online Shop. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen dan studi lapangan, data akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Dalam hal ini akan diwakili dalam PMK No 199 Tahun 2019 Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat insinkronisasi antar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. sangat berdampak pada menurunnya pengiriman di kota Batam; (2) pemberlakukannya dan penerapan PMK tersebut menimbulkan insinkronisasi kebijakan kepabeanan dan lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi Online Shop, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi UKM dan IKM yang menjadi pelaku usaha online; (3) upaya Pemda Batam ialah hanya melakukan sosilisasi PMK tersebut serta menganjurkan untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan mengeluarkan kebijakan bahwa pelaku usaha diharuskan untuk membuat badan hukum belum sampai pada sasaran memberikan perlindungan hukum khusunya bagi UKM dan IKM. Kata Kunci: Industri Kecil, Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Kepabeanan.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 21 Nov 2022 01:38 |
Last Modified: | 21 Nov 2022 01:38 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61605 |
Actions (login required)
View Item |