URGENSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN LEMHANNAS PADA KEPALA DAERAH TERPILIH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Irpan Muchamad Ghani, 181000111 (2022) URGENSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN LEMHANNAS PADA KEPALA DAERAH TERPILIH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (295kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB) | Preview

Abstract

Kepala Daerah dalam melaksanakan Tugas, banyak kebijakan dan juga keputusan yang dinilai tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Hal tersebut terlihat dari tingginya Angka Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang didapatkan pada survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya. Pada bulan Juli 2021 tercatat bahwa terdapat 34,1% Angka ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, Mengacu kepada Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Terpilih tidak memiliki Kewajiban untuk mengikuti Lemhannas baik setelah ataupun sebelum terpilih menjadi kepala daerah. Pemerintah tidak mewajibkan hal yang menjadi fundamental dalam persiapan dalam memimpin Suatu Daerah yaitu lemhannas kepada kepala daerah. Adapun Permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini adalah Apakah Penting Pendidikan Lemhannas bagi Kepala Daerah terpilih dihubungkan dengan Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Bagaimana dampak pendidikan lemhannas bagi kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif–analitis, yaitu menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandasakan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan, serta hasil penelitian, dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, penelitian lapangan yaitu penelitian langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis dan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustaan berupa catatan dalam teknik pengumpul data. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data premier yang dianalisis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dalam Pelaksaan Pemerintahan Daerah, Dapat Diperhatikan dengan sekesama, Angka Ketidakpuasan Masyarakat tehadap segala kinerja Pemerintah Daerah di dalam Website Badan Pusat Statistik, Dijelaskan dari segala aspek terdapat tinggi nya angka ketidakpuasan masyarakat yang dapat di antisipasi Salahsatunya ialah Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditemukan dari berbagai alasan, namun karena pelaksanaan Tugas dan Juga Wewenang pemerintah yang dinilai tidak memuaskan, maka banyak masyarakat yang menilai Kinerja Pemerintah tidak optimal. Kata Kunci : Lemhannas, Kepala Daerah, Angka Kepuasan Masyarakat

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	16 Nov 2022 04:33
Last Modified:	16 Nov 2022 04:33
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61280

Actions (login required)

View Item