STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2020/PN.BDG TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA PASAL BERLAPIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Muhammad Fabian Faqih, 181000249 (2022) STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2020/PN.BDG TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA PASAL BERLAPIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. JUDUL.pdf Download (756kB) | Preview
Preview	Text I. BAB 1.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text J. BAB 2.pdf Download (149kB) | Preview
	Text K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text N. BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
Preview	Text O. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (147kB) | Preview

Abstract

Bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Undang-Undang Narkotika harus diterapkan secara maksimal terutama kepada pengedar baik itu sebagai kurir maupun bandar narkotika. Penerapan sanksi maksimal kepada kurir dan bandar hakikatnya merupakan bagian dari upaya menjerakan pelaku. Faktanya dalam penegakan hukum tidak semua pelaku tindakan pidana narkotika mendapatkan sanksi maksimal, hal ini keliru karena tidak sesuai dengan semangat pemberantasan narkotika. Sebagai contoh dalam sebuah kasus berdasarkan fakta hukum, pelaku tidak hanya terbukti sebagai kurir narkotika melainkan juga pelaku terbukti sebagai penyalah guna narkotika, akan tetapi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menerapkan Pasal 112 ayat (1) dan tidak menerapkan Pasal 114, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Hal ini keliru dan berlanjut pada putusan Hakim, terdakwa divonis 5 tahun penjara. Hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang, kekeliruan tidak menerapkan pasal berlapis harus diperbaiki dan perbaikan tersebut harus diterapkan oleh Hakim dalam putusannya. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji pertimbangan hukum Hakim terhadap fakta hukum kasus tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor : 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg. terhadap terdakwa AAK, serta bagaimana seharusnya Hakim memutus kasus tindak pidana narkotika dalam perkara nomor : 128/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. terhadap pelaku sebagai kurir dan pengguna narkotika. Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu interpretasi gramatikal merupakan penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan, lalu intepretasi otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri, interpretasi sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yanng ada dalam rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretative), serta interpretasi teologis (tujuan). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika dalam perkara Nomor:128/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. yaitu hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim, terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim, dan tuntutan masyarakat dan dakwaan yang seharusnya didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal 114 ayat (1) tersebut mengatur secara jelas sanksi bagi kurir atau perantara Narkotika. Kata kunci : Pasal Berlapis, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Hakim

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	15 Nov 2022 07:56
Last Modified:	15 Nov 2022 07:56
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61251

Actions (login required)

View Item