KEPASTIAN HUKUM, PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ”

JURNAL HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Seminar Usulan Penelitian Tesis

Disusun oleh :
Nama			: Bambang Sugiran
NPM			: 208040079
Konsentrasi		: Hukum Ekonomi

Di bawah Bimbingan :
Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum
Dr. Hj. N. IkeKusmiati, S.H.,M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2022

ABSTRAK
     Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara dalam kegiatan ekonominya dengan melalui badan usaha yang dibentuk oleh negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) begitupun juga dengan hak otonomi daerah sehingga daerah dapat pula membentuk badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana hal tersebut yang tercantum dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan daerah. Sebagian besar BUMD tidak dikelola secara profesional karena status BUMD itu sendiri. Terlalu banyaknya campur tangan dari Kepala Daerah dan DPRD mengakibatkan sebagian SDM yang bekerja dan mengelola BUMD menjadi tidak profesional. Penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana konsep Kepastian Hukum, Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia, Bagaimana Mekanisme Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia dan Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Melalui Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan 	menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya  perubahan status badan hukum  dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening, memberikan kepastian dari sisi hukum baik terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk dalam bentuk pelayanan melalui tatakelola perusahaan yang baik good corporate governance, Pengaturan tentang perubahan bentuk hukum sebagaimana yang diamantkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,  tidak   secara   khusus   mengatur  tentang  mekanisme  perubahan bentuk hukum dari BUMD sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Secara yuridis perubahan bentuk status Badan Hukum tidaklah merubah fungsi BUMD itu sendiri sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perubahan status Badan Hukum tidak mengalami hambatan, namun yang akan menjadi hambatan adalah dalam tata kelola PERUMDA tersebut, karena masih adanya kepenting-kepentingan indvidu atau golongan yang secara tidak langsung dipaksakan masuk dalam management, seperti dalam recruitmen pegawai yang tidak bersifat terbuka.

     Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perubahan Status, BUMD, PERUMDA.

ABSTRACT

	One of the efforts that the state can do in its economic activities is through business entities formed by the state, namely State-Owned Enterprises (BUMN) as well as regional autonomy rights so that regions can also form business entities called Regional-Owned Enterprises (BUMD). As stated in the provisions of Article 331 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is stated that regions can have Regional Owned Enterprises in accordance with regional regulations. Most BUMDs are not managed professionally because of the status of BUMD itself. Too much interference from the Regional Head and DPRD has resulted in some of the human resources working and managing BUMD being unprofessional. The author identifies the following problems, How is the concept of Legal Certainty, Changes in Legal Entity Status of the Tirtawening Regional Drinking Water Company in Bandung City to a Regional Public Company (Perumda) Perspective of the Indonesian Legal System, How is the Mechanism of Changes in Legal Entity Status of the Tirtawening Regional Drinking Water Company, Bandung City to a Public Company Regional Government (Perumda) Perspective of the Indonesian Legal System and How the Local Government of Bandung City In Increasing Regional Original Income Through Changes in Legal Entity Status of the Tirtawening Regional Drinking Water Company in Bandung City to become a Regional Public Company (Perumda).
	The research specifications in the preparation of this thesis were carried out in a descriptive analytical way, namely describing the existing problems and then reviewing and analyzing them using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research carried out through two stages, namely library research and field research which is only supporting, the data analysis used is.
	The results of the study indicate that the change in legal entity status from the Tirtawening Regional Water Company to the Tirtawening Regional Public Water Company, provides legal certainty both to the regional government in terms of management and utilization of regional resources, which can be enjoyed by the community in the form of: form of service through good corporate governance, good corporate governance, regulation on changes in legal form as mandated in Government Regulation Number 54 of 2017 concerning BUMD, does not specifically regulate the mechanism for changing the legal form of BUMD as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and legally changing the form of legal entity status does not change the function of BUMD itself as a public service and at the same time remains a source of regional original income, so that changes in the status of legal entities do not experience obstacles. However, what will become an obstacle is the governance of PERUMDA, because there are still individual or group interests that are indirectly forced into management, such as in employee recruitment which is not open.

 Keywords: Legal Certainty, Change of Status, BUMD, PERUMDA.

BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara dalam kegiatan ekonominya dengan melalui badan usaha yang dibentuk oleh negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) begitupun juga dengan hak otonomi daerah sehingga daerah dapat pula membentuk badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana hal tersebut yang tercantum dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan daerah. Sebagian besar BUMD tidak dikelola secara profesional karena status BUMD itu sendiri. Terlalu banyaknya campur tangan dari Kepala Daerah dan DPRD mengakibatkan sebagian SDM yang bekerja dan mengelola BUMD menjadi tidak profesional. 

Salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan pada BUMD adalah bentuk hukumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 4 ayat (3), ada dua bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayanan umum serta mencari keuntungan, sedangkan bentuk hukum Perseroda berorientasi pada mencari keuntungan atau komersial. Agar tujuan tersebut tercapai, Perumda dan Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, selain itu juga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dan modal yang memadai.

B.	Identifikasi Masalah
1.	Bagaimana konsep Kepastian Hukum, Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia, ?
2.	Bagaimana Mekanisme Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia?
3.	Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Melalui Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).?

BAB II
PEMBAHASAN

A.	Kepastian Hukum, Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia
Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan  konsep pembangunan  lebih memfokuskan kepada keberlangsungan Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya sehingga perlu campur tangan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber daya yang ada yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana hal tersebut yang diamanatkan dalam ketentuan  Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menerangkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Hal tersebut sejalan dengan apa yang di sampai  Elli Ruslina, bahwa tugas transformasi ekonomi negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (termasuk kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar pada paham “usaha bersama dan asas kekeluargaaan”,
Upaya  pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam peningkatan ekonomi. kegiatan ekonomi sebagai bentuk penyelenggaraan perekonomian nasional, salah satu upaya yang dapat dilakukan negara dalam kegiatan ekonominya dengan melalui badan usaha yang dibentuk oleh negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) begitupun juga dengan hak otonomi daerah sehingga daerah dapat pula membentuk badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana hal tersebut yang tercantum dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan daerah. Maka daerah dapat memdirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sarana kelengkapan otonomi daerah yang memiliki fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu
1.	Peningkatan produksi;
2.	Perluasan kesempatan kerja; dan
3.	Peningkatan pendapatan daerah
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah tidak bisa bisa dipungkiri memiliki berbagai sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu dengan melihat Badan Usaha Milik Negara sebagai bussiness entity, dan sudut pandang lainnya memiliki pandangan sebagai public service. Sebagai bussiness entity Badan Usaha Milik Daerah merupakan penghasil keuntungan, sehingga kinerjanya dapat diukur dari laba yang mampu dihasilkan. Sudut pandang lainnya melihat dari segi pelayanan yang diberikan kepada publik yang dapat menjadi pilar bagi negara dalam melakukan tugasnya kepada rakyat, seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dengan tidak semata-mata mencari keuntungan.
Pasca berlakunya PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PDAM Tirtawening Kota Bandung diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung. Perubahan bentuk badan hukum ini tentu bukan sekedar perubahan nomenklatur belaka, melainkan terdapat implikasi-implikasi yuridis tersendiri yang menyertainya
Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Perubahan bentuk hukum PD menjadi PERUMDA  tidaklah merubah fungsi BUMD itu sendiri sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah.
Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) selain karena adanya perintah dari undang-undang yaitu dalam ketentuan peralihan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahaan daerah dan Peratuhan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menegaskan pada ketentuan peralihan Pasal 139 ayat (1) yaitu “Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD, selain itu adanya perubahan Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Menjadi Perusahaan Umum Daerah  dapat meningkat pelayanan bagi masyarakat serta dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kota Bandung.
Perubahan  status badan hukum  dari Perusahaann Daerah Air Minum Tirtawening menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung  sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 114 Peratuhan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 Dengan adanya perubahan status badan hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat  karena perumda lebih menitik berakan kepada bidang pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan tujuan didirikan BUMD, yaitu:
1.	Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; dan
2.	Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta;
3.	Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
Dalam kontek kepastian hukum perubahan status badan hukum yang di lakukan oleh pemerintah Kota Bandung merupakan sebagai bukti keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam mengelola BUMD, karena bagaimanapun pemegang kekuasaan umum pengelolaan kepala daerah. Dalam jabatannya, kepala daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pengelolaan oleh kepala daerah tersebut juga terkait dengan pembagian urusan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Pemda.
Hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yangberisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individubertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesamaindividu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itumenjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakanterhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebutmenimbulkan kepastian hukum.  
Berdasarkan hal tersebut dengan adanya  perubahan status badan hukum  dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening, memberikan kepastian dari sisi hukum baik terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan melalui tatakelola perusahaan yang baik good corporate governance.
Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan Pendapat yang di sampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
B.	Mekanisme Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia
BUMN/BUMD didirikan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan bernegara dalam konstitusi yaitu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan/atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan cara negara turut campur dalam menguasai langsung atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 331 ayat (4) UU Pemda Jo. Pasal 7 PP BUMD, pendirian BUMD bertujuan untuk:
a.	memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.	menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.	memperoleh laba dan/atau keuntungan
BUMD adalah entitas publik dan privat, selain BUMD tunduk kepada hukum publik (dalam hal pendirian, sumber modal, penyertaan modal daerah, dan pengelolaan BUMD) juga tunduk pada hukum privat seperti ketentuan administratif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bagi BUMD yang berbentuk badan hukum PT sebagaimana diatur dalam Pasal 339 ayat (2) UU Pemda Jo. Pasal 4 ayat (5) PP BUMD.
Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) selain karena adanya perintah dari undang-undang yaitu dalam ketentuan peralihan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah dan Peratuhan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menegaskan pada ketentuan peralihan Pasal 139 ayat (1) yaitu “Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Bagian Ketiga Pasal 114   menyebutkan bahwa:
(1)	BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum 
(2)	Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
(3)	Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	perubahan bentuk hukum pemsahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
b.	perubahan bentuk hukum perusahaan Perseroan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. 
(4)	Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.
Pengaturan tentang perubahan bentuk hukum sebagaimana yang diamantkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, tidak secara khusus mengatur tentang mekanisme perubahan bentuk hukum dari BUMD sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dalam Pasal 114 hanya menyebutkan bahwa Mekanisme dan tatacara perbuhan bentuk badan hukum diatur dengan peraturan menteri, hal inilah yang menjadi ketidak jelasan tentang pengaturan perubahan badan hukum , karena peraturan menteri yang mengatur tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, telah di cabut  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II (Permendagri 11/2016) dan sampai sekarang belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru yang mengatur bentuk badan hukum BUMD.
Dibandingkan dengan  pengaturan bentuk hukum BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU BUMN yang terdiri dari Persero dan Perum, maka sama juga halnya dengan pengaturan bentuk hukum BUMD dalam Pasal 331 ayat (3) UU Pemda tersebut dengan penambahan kata “daerah” sebagai penegasan kepemilikan Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya UU BUMN tersebut, maka Perusahaan Jawatan harus dirubah bentuk badan hukumnya menjadi Perum atau Persero. Kemudian, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berbeda halnya dengan pengaturan bentuk hukum BUMD, maka UU Pemda mengatur secara limitatif bentuk badan hukum BUMD yaitu perusahaan umum Daerah
C.	Faktor apa saja yang jadi penghambat dalam Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia
Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas secara yuridis  bahwa Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening   tidaklah merubah fungsi BUMD itu sendiri sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah. 
Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam pengelolaan BUMD tidak terlepas dari berbagai masalah yang dapat menghambat pelaksanaan atau kelancaran dari pengelolaan BUMD tersebut, hal tersebut disebabkan karena belum adanya pemahaman serta visi-misi yang sama terhadap penyertaan modal BUMD. Artinya, jika BUMD dengan tujuan awal berupa pelayanan masyarakat,.
Apabila  Mengacu pada pengertian Good Corporate Governance sebagaimana dipaparkan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu kemandirian maka masing masing organ Perumda harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan Perumda. Direksi dan anggota dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan, paksaan atau pun pengaruh dari siapa pun termasuk KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaruh atau tekanan dari KPM tersebut dimungkinkan terjadi, apalagi direksi dan anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM, dan apabila hal tersebut terjadi maka untuk menjalan  suatu tatakelola perusahaan yang baik sulit dijalan karena masih ada kepenting-kepentingan individu yang dipaksakan.
Implikasi lain yang dapat menghambat kelancaran pengelolaan PERUMDA , berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Pada Perumda, tidak tertutup kemungkinan terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rekrutmen dan pengangkatan pegawainya, 

BAB III
PENUTUP

A.	Kesimpulan
1.	Kepastian Hukum, Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia
Perubahan status badan hukum perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening, menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawenaing  sebagaimana yang dimanatkan dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebagai wujud adanya kepastian hukum dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat , hal tersebut di karena dengan adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Berdasarkan hal tersebut dengan ada perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung. Perubahan bentuk badan hukum ini tentu bukan sekedar perubahan nomenklatur belaka, melainkan terdapat implikasi-implikasi yuridis tersendiri yang menyertainya.  

2.	Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia
Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Kemudian Pasal 334 ayat (2) menyatakan dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. Perubahan bentuk hukum PD menjadi PT tidaklah merubah fungsi BUMD itu sendiri sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah.
3.	Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Melalui Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan tehadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Salah satu sumber pendapatan asli daerah didapat dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu dari sumber pendapat pengelolaan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening , dimana guna mendingkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening dengan melakukan perubahan ditubuh organisasi meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening yaitu masyarakat. Pelayanan air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pengadaannya.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Aldridge, John. E, dan Siswanto Sutojo. 2008. Good Corporate Governance.Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka
Ali Rido. Badan Hukum Dan kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung :Alumni. 2004
Agus Budiarto.Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab PendiriPerseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia.2002
Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta : Prenadamedia Group
Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan dasar, jenis dan teknik membuatnya , Bina Aksara, 1987
Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1990
Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, FHUNILA, Bandar Lampung, 1996
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008
C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang No. 40 Tahun 2007, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1999),
Deddy Supriyadi Bratakusumah & Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002
E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989
Gunarto Suhardi,2002,  Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm 63 dalam Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurispudensi, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, , Bayu Publlishing, Malang, 2006,
Kaen, Fred. R, A Blueprint for Corporate Governance: Stregy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value, AMACOM, USA. 2003.
Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
M. Natzir Said, Perusahaan-perusahaan pemerintah di Indonesia, Alumni: Bandung, 1985
Monks, Robert ,and Nell Minow. 1995. Corporate Governance. Cambridge, Massachusetts:  Blackwell.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta (tanpa tahun), dalam Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. Pertama, 2012
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta,2011
Radbruch, Gustav, dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, 2006
Rachmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan, PT. Eresco, Bandung, 1979
Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.1985.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
Rukmana Amanwinata, “Pengaturan dan batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996,
Rustian Kamaluddin, Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah
Sri Maemunah, Revitalisasi BUMN dan BUMD, Lentera, Jakarta, 2004
Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, cetakan ketiga, 2002 
Sudikno Mertokusumo, 2009. Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty
Sugianto. 2007. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: Grasindo
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20, Alumni, Bandung, 1994
Suparji, Transformasi Badan Hukum Di Indonesia, UAI Press
Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Prenada Media Group. 2008.
Tjager, Nyoman, dkk.. 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo
Yudho Taruno Muryanto., Tata Kelola BUMD Konsep Kebijakan Dan Penerepan Good Corporate Governance., Malang: Intrans Publishing, 2017
Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Bandung: Sumur Bandung, 1966

JURNAL
Adji Suradji Muhammad dkk, Re-organisasi Badan Usaha Milik Daerah: Upaya Meningkatkan Kemandirian Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.17 Nomor 1, 2020,hlm. 36 http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/547/pdf
Anshori Ilyas dkk, Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Bina Hukum Lingkungan, Volume 4 Nomor 2, April 2020 http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/download/bhl.v4n2.20/pdf
Dedy Hernawan, Pengadaan Tanah Dengan Cara Jual Beli Oleh Instansi Pemerintah Menurut Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945, jurnal Litigasi Litigasi, Vol. 16(1), 2015 https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/53 
Elli Ruslina, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi , Vol 9, No 1 (2012), https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/124 
I Ketut Mardjana,Corporate Governance dan Privatisasi, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1,No. 2,
Ibrahim, R. (2007). Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan. Jurnal Hukum Bisnis. 26 (1), 5-14 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/22406/22088 
M Adhipramana, Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus Pt Swarna Dwipa Sumsel Gemilang), skripsi Universitas Sriwijaya  https://repository.unsri.ac.id/75460/.
Muhammad Najib B Tinjauan Yuridis Kedudukan Perusahaan Daerah Yang Belum Beralih Status Menjadi Badan Usaha Milik Daerah, http://repository.unhas.ac.id/15119/2/B021171326_skripsi_31-03-2022%20bab%201-2.pdf 
Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra, https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16505/16497 
Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 1, Januari-April 2014 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10136/9044 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Undang – undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
Permendagri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Bentuk BUMD
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung

SUMBER LAIN
Diah Kusuma Wardani. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 2008. https://pdfcoffee.com/download/skripsi-gcg-pdf-free.html diakses 30 September 2022
M Adhipramana, Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus Pt Swarna Dwipa Sumsel Gemilang), skripsi Universitas Sriwijaya https://repository.unsri.ac.id/75460/. 
Rustian Kamaluddin, 2001, Peran dan Pemberdayaan Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, Majalah Perencaan Pembangunan https://adoc.pub/peran-dan-pemberdayaan-bumd-dalam-rangka-peningkatan-perekon.html 
https://radarpena.fin.co.id/2021/01/28/selama-pandemi-pdam-tirtawening-kota-bandung-merugi-5-miliar-per-bulan/ 
Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah, https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/03/PERANAN-BUMD-SEBAGAI-SALAH-SATU-SUMBER-PENDAPATAN-DAERAH1.pdf 
Naskah Akademik Perubahan Status Perusahaan Daerah Dharma Jaya Dalam Rancangan Peraturan Daerah Pembentukkan Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya, https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NA_DAN_RRAPERDA_20_mei_19.pdf,  diakses tanggal 29 september 202