ANALISIS KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muhammad Dimas Akbar, 161000045 (2022) ANALISIS KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text SKRIPSI MUHAMMAD DIMAS AKBAR 161000045.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kualitas pelayanan RSUD Sayang Cianjur, setelah penerapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut Perpres No. 64 Tahun 2020, baik dari peningkatan kualitas pelayanan, kendala dalam pelaksanaannya, maupun cara penyelesaian sengketa antara Pasien Peserta BPJS Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional yang secara khusus memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kenaikan besar iuran dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 di tengah terjadinya pandemi Covid-19 dianggap tidak adil dan memberatkan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan penulis. Kualitas pelayanan kesehatan setelah pelaksanaan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Cianjur meningkat lebih baik, Namun pelayanan kesehatan di rumah sakit di Cianjur masih bermasalah seperti pelayanan yang masih memakan waktu yang lama, masalah ketersediaan obat dan pemberian obat pada pasien, serta pembatasan rawat inap. Upaya penyelesaian sengketa antara Pasien Peserta BPJS Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dapat dilakukan di luar pengadilan, peradilan umum, dan di ranah Peradilan Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	11 Nov 2022 06:15
Last Modified:	11 Nov 2022 06:15
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61097

Actions (login required)

View Item