PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Sella Anisa, 181000477 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A.COVER.pdf

Download (45kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F.BAB I.pdf

Download (301kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G.BAB II.pdf

Download (360kB) | Preview
[img] Text
H.BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (312kB)
[img] Text
I.BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (193kB)
[img] Text
J.BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (172kB)
[img]
Preview
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (384kB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya satu bidang tanah itu satu sertifikat, tetapi pada kenyataannnya masih sering terjadi kasus sertifikat ganda. Sertifikat ganda adalah surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan lembaga hukum (BPN) yang terdiri diatas satu objek hak yang bertindih antara satu objek tanah sebagian atau keseluruhan, yang dapat terjadi suatu akibat hukum. terjadinya sertifikat ganda adalah akibat dari kesalahan pencatatan pada saat petugas melakukan pengukuran dan perpetaan. Pada penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti juga menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian penelitian kepustakaan dengan 3 bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu disertakan pula penelitian lapangan, teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi lapangan, alat pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi lapangan, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Simpulan dari peneliti menyebutkan bahwa, Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Aaron dalam kasus putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Blb ialah adanya pembatalan SHM Nomor 1613 atas nama M.Djalil Hasan yang tumpang tindih dengan SHM Nomor 433 milik Aaron dan SHM Nomor 1391 atas nama Eddy Makmunadi yang tumpang tindih dengan SHM Nomor 432 milik Aaron. Dan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukti pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa SHM Nomor 1613 atas nama M.Djalil Hasan, SHM Nomor 1391 atas nama Eddy Makmunadi, SHM Nomor 1605 atas nama Eddy Makmunadi, SHM Nomor 1606 atas nama Eddy Makmunadi tidak sah dan atau cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah SHM Nomor 433 dan SHM Nomor 432 atas nama Aaron. Kata Kunci : Sertifikat Ganda, Perlindungan Hukum, Kekuatan Hukum

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User: Mr Hadiana -
Date Deposited: 08 Nov 2022 07:40
Last Modified: 08 Nov 2022 07:40
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60957

Actions (login required)

View Item View Item