TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Hilda Utami Oktaviani, 181000366 (2022) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (244kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (229kB) | Preview

Abstract

Secara hukum pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Tujuan dari pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi adalah upaya tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan masyarakat. Peneliti tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, pada hasil wawancara tersebut ditemukan adanya indikasi masalah pada pengadaan vaksin terkait pendistribusian sempat mengalami kekosongan, dan kendala terkait akses jalan yang sulit dilalui, kemudian kendala dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, dan upaya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi kendala-kendala pada pengadaan vaksin terkait distribusi dan pelaksanaan vaksinasi. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif analitis, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Tahap penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tersier untuk melengkapi kedua bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan berupa literatur dan penelitian lapangan berupa wawancara untuk memperoleh informasi, kemudian peneliti analisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam meminimalisir kasus yang terkena virus covid-19, mengenai kendala ini terjadi karena kurangnya edukasi yang lebih spesifik terkait pentingnya untuk melakukan vaksinasi, kemudian mengenai solusi pemerintah Kabupaten Garut terus mendorong upaya untuk menggencarkan vaksinasi agar mampu mencapai vaksinasi yang merata. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Vaksin, Pemerintah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	28 Oct 2022 06:56
Last Modified:	28 Oct 2022 06:56
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60270

Actions (login required)

View Item